Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Sofwan Sofwan
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan Johannes Johny Koynja; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Erlies Septiana Nurbani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.19

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifkah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ketika diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Disamping untuk mengkaji berapa besar target capaian penerimaan negara di bidang pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk bagaimanakah tata cara dan prosedur pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Metode yang digunakan didasarkan pada jenis Penelitian hukum normatif empirik (applied law research), yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto pada kasus transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce kaitannya dalam memenuhi target penerimaan perpajakan, untuk itu pula dibutuhkan data sekunder (bahan kepustakaan) dan data primer (data lapangan), selanjutnya menggunakan analisis kualitatif yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis yang diambil dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas pemungutan pajak untuk kemudian menyusun teori dan norma-norma serta ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Kaharuddin Kaharuddin; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.50

Abstract

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa yang behadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannnya pendampingan ini yaitu agar para aparatur desa memahami tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan pembimbingan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa dapat memahami baik secara teoritis maupun secara teknis tata cara pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan di tingkat desa sangat diperlukan agar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Haeruman Jayadi; AD Basniwati; Sofwan Sofwan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.122

Abstract

Keberadaan kelembagaan negara sebagaimana dikemukakan di atas dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggaraan Negara terutama lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Lembaga negara yang satu merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kekaburan norma UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka dalam rangka menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara yang sederajat berdasarkan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY.
Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Haeruman Jayadi; Kaharuddin Kaharuddin; Sofwan Sofwan; AD Basniwati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.125

Abstract

ujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu ,masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.
Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1308

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis menggunakan penafsiran gramatikaldan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naskah Akademik sangat penting dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, karena Naskah Akademik memuat hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah. Kajian filosofis dimaksudkan untuk mengkaji terkait dengan cita hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materiil pembentukan hukum di Indonesia.Kajian sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur, dan kajian yuridis untuk mengkaji dasar hukum, terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi dengan peraturan lainnya, dan menyangkut dengan materi muatan peraturan daerah.
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden Putri Rizkika Bahri; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki kewenangan terlalu luas bahkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk memeriksa kembali hasil dari putusan Bawaslu karena bersifat final. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Penyusun memandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk diganti oleh aturan yang dapat memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa kembali putusan dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.
Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Eduard Awang Maha Putra; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1311

Abstract

Penelitian dengan judul Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam penerapan PPKM ditinjau dari UU Kekarantinaan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan PPKM apabila ditinjau dari UU Kekarantinaan Kesehatan dikarenakan tidak terdapat istilah PPKM dalam UU tersebut. PPKM sendiri didasari oleh kewenangan diskresi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan yakni instruksi menteri dalam negeri, sehingga kebijakan PPKM dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pemerintah yang sah dalam penanganan kasus Covid-19.
Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa) Annisa Suryanti; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sesungguhnya adalah mitra kerja. Namun berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Maronge pada kenyataanya belum optimal khususnya dalam bidang legislasi karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yang memangan sangat dibutuhkan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun Peraturan Desa yang dimaksud, disamping kurangnya intensitas pertemuan dalam membahas Pemerintah Desa, serta tidak adanya anggaran untuk pembentukan Pemerintah Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maronge, Kabupaten Sumbawa.
Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19 Alamsyah Mustika Wardani; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Lalu Gde Imam Syahrani Akbar; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disamping untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Beberapa factor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.
Co-Authors AD. Basniwati Alamsyah Mustika Wardani Annisa Suryanti Danang Indra Nugraha Eduard Awang Maha Putra Haeruman Jayadi Johannes Johny Koynja Kaharuddin Kaharuddin Lalu Gde Imam Syahrani Akbar Muhamad Alwi Kurniawan Putri Rizkika Bahri Riska Ari Amalia Rusnan, Rusnan Sembiring, Rinawati