<![CDATA[Penerimaan Negara di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang memiliki hak atas obyek pajak. Maka peran serta Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut harus membangun infrastruktur dan jaringan data spasial melalui instansi Pemerintah yang berkompeten dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan sektor PBB. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan konsep visualisasi sederhana dari data spasial mengenai obyek pajak dari instansi yang terkait untuk dapat dibuat gambaran mengenai kondisi obyek pajak atas prinsip bahwa suatu pengambilan atau penarikan biaya dari masyarakat yang berkaitan dengan suatu pelayanan, harus memenuhi aspek rasional, obyektif, proporsional dan ada landasan hukumnya. Hasil yang diperoleh dari sampel penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian kondisi obyek pajak dengan pajak yang tertanggung. Penelitian ini hanya sebuah wacana untuk memberikan gambaran umum mengenai perlunya suatu hubungan yang terpadu antar instansi Pemerintah dalam hal peran serta pembangunan infrasrtuktur data spasial dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.]]>
Copyrights © 2009
