<![CDATA[Bencana lumpur Lapindo yang melanda wilayah Porong, Sidoarjo menyebabkan hilangnya tempat tinggal pada 3 Kecamatan. Sehingga muncul konflik penuntutan ganti rugi akibat peristiwa tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang area terdampak, ketentuan ganti rugi dan hal teknis lainnya yang dikeluarkan sejak tahun 2007 dan telah diperbarui sebanyak lima kali hingga yang terbaru berupa Perpres No. 33 Tahun 2013 yang berisi Peta Area Terdampak (PAT). Dari wilayah PAT tersebut didapatkan data yang besar sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi yang belum selesai menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil dari pengelolaan ini merupakan SIG berbasis Web yang dapat melakukan updating, editing, dan penyimpanan data yang berfungsi sebagai inventarisasi. Dari hasil processing data, didapatkan Peta Inventarisasi Aset Pemerintah yang tersebar di 12 desa dengan luas 495,854 Ha. Dari total luas ini, sebesar 70,279 Ha wilayah tidak masuk dalam batas area terdampak sesuai PAT dalam Perpres No. 33 tahun 2013. Untuk inventarisasi asetnya, sebesar 24,88% dari total jumlah aset berstatus terbayar dan tersertifikasi, 21,08% dari total jumlah aset terbayar dan belum tersertifikasi, dan sebesar 54,04% dari total jumlah aset belum terbayar. Hasil inventarisasi tersebut divisualisasikan dengan Web GIS yang bersifat localhost.]]>
Copyrights © 2018
