Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman

Pane, Erina

Al-'Adalah
Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah

Abstract: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwāl al-syakhshiyah (family law), mu'āmalah (economic law/civil) and, jināyat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jināyat maysīr (gambling). In such a case  Court decision is widely accepted among the people of Aceh as  they are deemed more sense of fairness. Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jināyat). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwāl al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’āmalah (hukum ekonomi/perdata) dan, jināyat (hukum pidana Islam). Salah satu perkara jināyat yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara jināyat maysīr (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan.