<![CDATA[Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memperkuat perlindungan hak mereka. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun hak atas pekerjaan dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi yang signifikan, baik dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, maupun kondisi kerja yang belum inklusif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan tersebut dan menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan, mengkaji peraturan nasional seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD, serta praktik terbaik dari negara lain. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan multidimensional, mulai dari diskriminasi eksplisit dan implisit, rendahnya pendidikan dan keterampilan, hingga kurangnya fasilitas aksesibilitas dan kesadaran perusahaan, masih menjadi kendala utama. Implementasi regulasi juga terhambat oleh minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, langkah hukum seperti pemberian sanksi administratif, insentif bagi perusahaan inklusif, peningkatan fasilitas kerja, serta kampanye kesadaran dan pelatihan menjadi sangat penting. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh pengawasan yang efektif, dukungan politik, dan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi kebijakan afirmatif sebagai upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia]]>
Copyrights © 2025
