Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik) Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Geographica: Science and Education Journal Journal Sultra Research of Law De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JPFT (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online)
Hijriani, Hijriani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna Hijriani, Hijriani; Bt. Tolo, Suriani; Munawir, La Ode; Kasmawati, Kasmawati; Danggi, Erni; Jawiah, St.; Abdul Manan, La Ode
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3146

Abstract

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan “silayyang” merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.
Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital Hijriani, Hijriani; Muhram, La Ode; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Khayati, Sri; Isman, La Ode Muhammad; Brata, Joko Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.46382

Abstract

Perkembangan industri era digital menjadi peluang untuk dapat meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di berbagai bidang termasuk pembangunan, partisipasi dalam dunia kerja, politik, dan pendidikan. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum dan Pendidikan di Era Digital” sangat penting. Hal ini karena pemberdayaan perempuan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari dan pekerjaan. 2) mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan di era digital. 3) membantu perempuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital, seperti ketimpangan dalam kualitas SDM dan digital literasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian bersama PW Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ISTEK Aisyiyah Kendari. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, dan kolaboratif bersama mitra, dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra dan pelaksanaan “ Dialog Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital”. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan, serta memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka di era digital.
Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara Nirwana, Nirwana; Hijriani, Hijriani; Tolo, Suriani Bt
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.3

Abstract

Penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara.” Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sementara umur dari laki-laki dan perempuan masih di bawah standar hukum negara seperti 15 tahun dan 13 tahun. Adapun hukum Islam tidak membatasi batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja umat Islam di Indonesia menggunakan sistem negara yang berdasarkan hukum Islam sehingga hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Islam. Hukum negara dan hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia wajib diikuti untuk kemaslahatan bersama. Kemerosotan moral yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan di usia muda, meskipun ada aturan soal batas minimal pernikahan laki-laki dan perempuan, tetapi undang-undang juga menetapkan soal dibolehkannya mengajukan dispensasi umur apabila seorang anak beradas dalam kondisi darurat seperti hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang hukum pernikahan dini menggunakan metode komparasi dan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini sudah diatur oleh undang-undang terkait batas umumr minimal, tetapi jika terdapat kondisi darurat, maka boleh melakukan dispensasi umur meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik St. Fatmawati. L; Hijriani, Hijriani; Siswanto Azis; M. Yusuf
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.57

Abstract

Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan pers dan pekerja pers dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam kebebasan pers. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik, hanya saja berdasarkan UU tentang Pers belum memberikan perlindungan hukum optimal bagi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, walaupun secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam berbagai ketentuan, yaitu di dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 42 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII Tahun 1998; dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU tentang Pers. Kemudian di dalam praktek penyelesaian kasus mengenai pers diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Informasi Transaksi Elektonik (ITE).
Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet Hijriani, Hijriani; Muh. Nadzirin Anshari Nur; Adnan Ali; Azis Ali; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.59

Abstract

Teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah keuangan. Dompet elektronik (e-wallet) adalah layanan elektronik yang menyimpan data alat pembayaran dan juga dapat menyimpan uang, untuk membayar sesuatu. E-wallet menjadi pilihan transaksi digital yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini, namun pertumbuhan e-wallet yang cepat juga menimbulkan beberapa persoalan seputar keluhan pelanggan yang menggunakan layanan e-wallet. E-wallet memiliki beberapa kendala, seperti masalah keamanan uang dan data elektronik, masalah kepercayaan, dan ancaman pencurian uang dan data pribadi oleh peretas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-wallet terhadap data pribadi pelanggan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia saat ini masih belum spesifik dan menyeluruh karena peraturan tentang data pribadi masih bersifat umum.
Penegakan Hukum Illegal MiningTerhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara Yusuf, Yusuf; St. Fatmawati. L; Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani, Hijriani; Amir Faisal; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.63

Abstract

Kegiatan penambangan yang tidak berizin dapat berakibat buruk bagi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tambang. Penambangan yang tidak sah ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Perubahan fungsi hutan menjadi area tambang menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini lalu menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi langsung masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal terdapat peraturan yang menjadi dasar pemberian sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman kepada pelaku baik yang berasal dari kalangan koorporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi
Efektivitas Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju Muhammad Rifaad; Hijriani, Hijriani
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.64

Abstract

Pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Dengan kata lain treatment yaitu suatu kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana. Peran LPKA Kelas II Mamuju agar dapat mengubah pola anak binaan menjadi positif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris, dianalisis secara deskriptif, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika program pembinaan belum dapat berjalan dengan efektif, masihada beberapa anak didik pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan faktor- faktor yang menghambat efektivitas pembinaan anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dan juga kurangnya pembina yang kompeten.
THE INFLUENCE OF PROJECT-BASED LEARNING MODELS IN GEOGRAPHICAL LEARNING FOLLOWED IN CLASS XI IPS I IN NATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL 1 WUNDULAKO Hijriani, Hijriani
Geographica: Science and Education Journal Vol 5, No 1 (2023): June
Publisher : USN Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31327/gsej.v5i1.2073

Abstract

The purpose of this research is to determine the influence of the project-based learning model in learning geography on the learning results of students in class XI IPS I in senior high school in Wundulako. This type of research is experimental. The sample in this study is students of grade XI Ips I in High School 1 in Wundulako. The results of the application of the learning model project-based learning have an influence on the learning outcomes of students in the geography subjects of students in class XI IPS 1 High School State 1 Wundulako. This is seen from the result of the pretest, which had an average of 65 with a minimum value of 50 and a maximum value of 78, whereas the posttest result was greater with an average value of 80 with a minimal value of 67 and a maximal value of 94. The result of the analysis test the hypothesis that Sig. (2-tailed) 0,000 sig 0.05, then H1 is accepted and H0 is rejected means there is an average difference between the learning results pretest and postest, meaning there is influence of the use of a learning model based on project learning in improving learning results.
Implementasi Ketaatan Hukum Bagi Masyarakat Muara Badak, Kutai Kartanegara Hijriani, Hijriani
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Februari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v4i2.2069

Abstract

Ketaatan hukum sangat berguna untuk menciptakan masyarakat aman, damai, dan keteraturan. Tujuan artikel ini untuk menyelidiki ketaatan hukum masyakat Muara Badak Kukar khususnya bagi penduduk RT.21. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Data diperoleh melalui indek interview kepada dua tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa tingkat ketaatan dan pemahaman mengenai hukum cukup baik. Pemahaman masyarakat bahwa ketaatan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, meskipun tidak secara keseluruhan setidaknya para masyarakat mengetahui hukum secara garis besar. Kesimpulan: masyarakat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik mengenai ketaatan dan pemahaman hukum. Dengan indikator: iuran pembayaran sampah pada tempatnya, taat pajak, kejahatan dan kekerasan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah dengan memberikan peringatan dengan tegas kepada masyarakat sehingga hal tersebut akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tidak membeda-bedakan antara setiap penduduk lalu dengan memberikan dorongan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum.
Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif Hijriani, Hijriani; Nur, Muhammad Nadzirin Anshari
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.%p

Abstract

Kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak bias. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif, menitikberatkan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa polemik kebebasan pers bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, berita tendensius, atau bahkan untuk menyebarkan kebencian, kecepatan yang diutamakan daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media online. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik, mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dengan mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis saling terkait. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab, terikat pada moral dan etika dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Rahman Adnan Ali Afianti, Afifa Suci Amiruddin Hatibe Anhari Achadi Anshari Nur, Muh. Nadzirin Ariyanti Ariyanti Arman Maiwa Azis Ali Bau Toknok Brata, Joko Tri BT. Tolo, Suriani Dewi, Ayu Lestari Erni Danggi Faisal, Amir Fitriananingsih Nurmalasari Hafid, Marfua Hamka Hamka, Hamka Hartanto, Dimas Hasratin, Hasratin Hijria, Nur Isman, La Ode Muhammad Jawiah, St. Khayati, Sri Kotambunan, Jesica La Ode Abdul Manan La Ode Bariun La Ode Muhram La Ode Munawir, La Ode Lamaniu, Moh Galang M. Yusuf Maharani Maharani, Maharani Misrah Misrah Muh. Fitriadi Muhammad Rifaad Muhammad Yusuf Munawir, La Niasa, La Nur R, Nofa Safitri Rabiatul Adawiah Raden Mohamad Herdian Bhakti Ramadan, Fajar Rasimin Rasimin, Rasimin Sari, Yudya Kurnia Siswanto Azis St. Fatmawati. L Suka, Rasid Tolo, Suriani BT Wa Ode Intan Kurniawati Winner A. Siregar Yusuf Yusuf Yusuf, Niken Yulian Zubaidah R, Zubaidah