<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penegakan hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijalankan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu sebagai insitusi yang memiliki kewenangan untuk menegakan hukum. Selain itu reformasi sistem penegakan hukum pada Pilkada dalam pendekatan hukum progresif merupakan sebuah langkah guna Bawaslu menjalankan peran sentral dalam menegakan hukum pada pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan berfokus pada analisis terhadap data sekunder, khususnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Analitis, dan konseptual untuk menggambarkan secara prespektif reformasi sistem penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekurangan pada sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi sentralnya berada di Bawaslu. Penanganan Pelanggaran yang masih dibatasi oleh waktu yang membuat kurang optimalnya penyelesaian laporan pelanggaran. Kemudian penelitian ini menjelaskan pendekatan hukum progresif dalam sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan tiga asepk yaitu, reformasi regulasi yang progresif, perubahan sistem triparti gakkumdu, dan penegasan dalam perekrutan SDM pengawas pemilu yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran.]]>
Copyrights © 2025
