Garuda - Garba Rujukan Digital

Online Gender-Based Violence(GBV) Crime In The Perspective Of Indonesian Criminal Law Reumi, Frans; Medan, Karolus Kopong; Pelupessy, Ainurrafiqa; Usman, Ramadhan
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 6 (2025): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/xez31j88

In recent years, developments in information and communication technologies have increased the use of digital media, which has simultaneously expanded the risk of online gender-based violence (GBV). This phenomenon includes sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, and gender-based threats, which commonly affect women and vulnerable groups. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence (UU TPKS) comes as a first step to provide protection to victims, including in cases of online GBV. However, the implementation of the TPKS Law still faces obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in digital proof, and social stigma against victims. A normative juridical research method was used to evaluate the adequacy of regulations, harmonization of laws, and international best practices. The analysis shows that existing regulations, including the GCV Law, ITE Law, and Criminal Code, still have gaps in effectively addressing online GBV. Legal harmonization, strengthening digital forensic capacity, and increasing gender sensitivity are urgent needs. A holistic approach, including cross-sector collaboration, public education, and policies adaptive to technological developments, is expected to strengthen victim protection. This strategy is needed to realize law enforcement that is responsive, equitable, and supports efforts to eradicate gender-based violence in the digital space.

The Practice Of Deligitimization Decisions Court Due to The Intersection Of Judicial Review in Indonesia A Arief, Supriyadi; Piyo, Sofyan; Usman, Ramadhan; Hippy, Janwar; Puluhulawa, Irlan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.10120

The Post-Decision Intersection Between the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia. The Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 and the Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024, both addressing the age eligibility requirements for candidacy in the 2024 simultaneous regional elections, have reignited tensions between two branches of judicial power. This tension is further exacerbated by the decision of the House of Representatives (DPR), through a Working Committee meeting, to favor the Supreme Court’s ruling. This study aims to analyze the extent of the intersection between the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) by examining their respective decisions. The analysis adopts a normative approach, relying on secondary data as the primary source, supported by statutory, case law, and conceptual approaches to address the core issues. The findings reveal that the overlap between the Supreme Court and the Constitutional Court in conducting judicial reviews of regulations has led to delegitimization between Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024. To address this issue, both courts must exercise judicial restraint, particularly regarding substantive matters with potential overlap between their jurisdictions. Such restraint is essential to prevent external parties or institutions from exploiting court decisions to advance their institutional agendas, thereby avoiding unnecessary institutional conflicts.

Reformasi Kedudukan Bawaslu Pada Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendekatan Hukum Progresif Ramadhan, Ramadhan Usman
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1352

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penegakan hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijalankan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu sebagai insitusi yang memiliki kewenangan untuk menegakan hukum. Selain itu reformasi sistem penegakan hukum pada Pilkada dalam pendekatan hukum progresif merupakan sebuah langkah guna Bawaslu menjalankan peran sentral dalam menegakan hukum pada pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan berfokus pada analisis terhadap data sekunder, khususnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Analitis, dan konseptual untuk menggambarkan secara prespektif reformasi sistem penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekurangan pada sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi sentralnya berada di Bawaslu. Penanganan Pelanggaran yang masih dibatasi oleh waktu yang membuat kurang optimalnya penyelesaian laporan pelanggaran. Kemudian penelitian ini menjelaskan pendekatan hukum progresif dalam sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan tiga asepk yaitu, reformasi regulasi yang progresif, perubahan sistem triparti gakkumdu, dan penegasan dalam perekrutan SDM pengawas pemilu yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran.

Analisis Peran Bawaslu Dalam Mewujudkan Demokrasi Partsipatif Melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang Ramadhan Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1419

Pemilu yang demokratis membutuhkan pengawasan partisipatif yang kuat dari masyarakat untuk menjamin keadilan dan integritas proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mendorong demokrasi partisipatif melalui program Desa Tangguh Anti Politik Uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan analitis yang menekankan pada kajian doktrinal dan regulatif terhadap pengawasan pemilu berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program partisipatif yang telah dijalankan oleh Bawaslu, seperti SKPP, GSRPP, dan Saka Adhyasta Pemilu, masih menghadapi tantangan dalam jangkauan dan keberlanjutan. Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang dipandang sebagai strategi potensial untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa serta membangun budaya politik yang bersih dan deliberatif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa dalam memperluas pendidikan politik dan membangun ketahanan warga terhadap praktik politik transaksional

Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akbar Hidayatullah Daud; Agung Prayuda Yahya; Ramadhan Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2565

Di Indonesia, sertifikat tanah merupakan dokumen sah yang menyatakan kepemilikan atas hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, sertipikat sering kali menjadi objek penyiaran di pengadilan akibat adanya cacat administratif atau yuridis dalam proses penerbitannya. Mengetahui dampak putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap pencabutan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tujuan penelitian ini. Adapun rumasan masalah yang digunakan, Pertama bagaimana penerapan hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dan mekanisme pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. Kedua, dampak pembatalan sertipikat hak milik atas tanah bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan yakni empiris di mana mengetahui secara langsung di lapangan akibat yang ditimbulkan terhadap pembatalan hak milik atas tanah di Gorontalo. Hasil penelitian ditemukan dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hakim menggunakan peraturan – peraturan terbaru yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Dampak yang dirasakan dari pembatalan secara langsung dan tidak langsung juga dirasakan oleh subjek hukum yang terlibat langsung di dalamnya.

Online Gender-Based Violence(GBV) Crime In The Perspective Of Indonesian Criminal Law Frans Reumi; Karolus Kopong Medan; Ainurrafiqa Pelupessy; Ramadhan Usman
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 6 (2025): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/xez31j88

In recent years, developments in information and communication technologies have increased the use of digital media, which has simultaneously expanded the risk of online gender-based violence (GBV). This phenomenon includes sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, and gender-based threats, which commonly affect women and vulnerable groups. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence (UU TPKS) comes as a first step to provide protection to victims, including in cases of online GBV. However, the implementation of the TPKS Law still faces obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in digital proof, and social stigma against victims. A normative juridical research method was used to evaluate the adequacy of regulations, harmonization of laws, and international best practices. The analysis shows that existing regulations, including the GCV Law, ITE Law, and Criminal Code, still have gaps in effectively addressing online GBV. Legal harmonization, strengthening digital forensic capacity, and increasing gender sensitivity are urgent needs. A holistic approach, including cross-sector collaboration, public education, and policies adaptive to technological developments, is expected to strengthen victim protection. This strategy is needed to realize law enforcement that is responsive, equitable, and supports efforts to eradicate gender-based violence in the digital space.

Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul Aziz Hadju; Ramadhan Usman; Sofyan Piyo; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September :Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v2i3.2188

Community service (PkM) in the form of educational assistance and legal consultation in Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, was carried out with the aim of improving legal understanding and assisting the community in resolving legal issues they face. This educational support and legal consultation activity was based on two crucial issues: the community's lack of understanding of marriage and inheritance laws, and their low participation in the village regulation formation process. These two issues were chosen because they significantly affect the realization of a safe, orderly, and prosperous village. The methods used in this community service program include interactive outreach and participatory-based direct consultation, combining educational and legal empowerment approaches for village residents. The results of the program indicate an increase in community legal awareness regarding rights and obligations within the family context, as well as the importance of active community involvement in the formulation of village regulations. It is hoped that this activity can strengthen the legal culture at the local level and serve as a foundation for the development of a just, inclusive, and sustainable village.

Perselisihan Waris dan Validitas Surat Keterangan Hibah: Kajian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Akbar Hidayatullah Daud; Agung Prayuda Yahya; Muhammad Khairun Kurniawan Kadir; Nurul Fazri Elfikri; Ramadhan Usman; Janwar Hippy
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i1.216

Inheritance land grant disputes often arise in the Indonesian judiciary, especially regarding the validity of grants that do not use notarial deeds. This study aims to analyze the validity of the grant certificate (SKH) in the transfer of rights to undivided land inheritance and its impacts. The research method used is normative law with a legislation approach and case approach, specifically analyzing Manado High Court Decision Number 32/PDT/2024/PT MND. Results show that land grants not made by notarial deeds violate Article 1682 of the Civil Code, making them legally invalid and unusable as a basis for land registration. Registration of the transfer of rights to undivided inherited land is also not possible because the land remains an inheritance boedel owned collectively by all heirs. Registering the transfer of rights to undivided inherited land requires valid legal documents and must comply with applicable laws to ensure legal certainty for concerned parties.

Empowering Villages Through Inclusive Village Design as a Means of Strengthening Local Democracy and Local Wisdom-Based Law Zamroni Abdussamad; Ramadhan Usman; Hasnia Hasnia; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.34485

Penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan lokal dan perlindungan inklusif terhadap hak-hak kelompok rentan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Talulobutu dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan hambatan rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah desa serta belum adanya instrumen hukum yang menjamin keterlibatan mereka. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi lapangan, pelaksanaan pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendampingan advokasi hukum dalam penyusunan dan perancangan peraturan desa berbasis konsep Desa Inklusif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman baru dan peningkatan kesadaran akan demokrasi lokal. Selain itu, hasil lainnya adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal Huyula (gotong royong) dan Dulohupa (musyawarah mufakat) telah memperkuat legitimasi sosial dalam pembentukan kebijakan desa yang inklusif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum daerah yang demokratis dan inklusif, serta menjadi model pemberdayaan desa yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Urgensi Regulasi Hak Cipta Atas Produk Dari Generative Artificial Intelligence Dalam Menjamin Kepastian Bisnis Industri Kreatif Nurul Fazri Elfikri; Ramadhan Usman; Akbar Hidayatullah Daud; Nur Insani Aulia
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 22 No. 1 (2026): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v22i1.7681

The rapid development of generative artificial intelligence (AI) is significantly transforming the creative process across creative industries, while also presenting new challenges to copyright law. AI's capacity to produce artwork, music, writing, and designs that mimic human creations raises critical questions regarding authorship, ownership, and the economic rights associated with these outputs. This article examines the need to establish adaptable copyright regulations within the Indonesian legal framework to address the implications of generative AI. Utilizing a normative legal method that incorporates legislative, conceptual, and comparative analyses, the research evaluates national laws, legal doctrines, and international practices. Findings reveal that the existing Indonesian copyright law, which focuses on human creators, inadequately addresses the unique aspects of generative AI, resulting in legal uncertainty. Consequently, there is a pressing need to reformulate copyright laws to ensure legal clarity, protect creators' interests, and foster sustainable technological innovation.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search