Terjadinya penurunan KP2B di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi banyaknya berbagai pembangunan yang ada baik industri maupun perumahan. Adanya fenomena alih fungsi lahan tentunya berpengaruh pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan RTRW 2024–2044, luas KP2B menurun dari 7.135,69 Ha menjadi 6.750 Ha, tersebar di 12 kecamatan. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak terencana dan menjaga keberlanjutan KP2B, diperlukan upaya pengendalian berupa insentif.. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi insentif non fiskal potensial pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten. Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu mengidentifikasi insentif non fiskal potensial pada KP2B di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Pemerintah Daerah dari in-depth interview menggunakan content analysis serta mengidentifikasi insentif non fiskal potensial pada KP2B di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan berdasarkan Perwakilan Petani Pemilik Lahan KP2B dan/atau Perwakilan Gapoktan/Tokoh Masyarakat KP2B menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif non fiskal yang potensial diterapkan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Sidoarjo adalah subsidi (termasuk bibit, pupuk, pestisida, ZPT, sarana irigasi, distribusi, serta alsintan), imbalan (termasuk bibit, pupuk, pestisida, ZPT, sarana irigasi, distribusi, serta alsintan), penghargaan, publikasi dan promosi.
Copyrights © 2025