<![CDATA[Demokrasi yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang mencakup analisis normative hak dan kewajiban warga negara, tantangan implementasi, dan arah kebijakan solutif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hak dan kewajiban telah dijamin dalam UUD 1945, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terutama dalam bentuk rendahnya literasi politik, ketimpangan akses layanan publik, serta lemahnya partisipasi aktif generasi muda. Oleh karena itu diperlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan dan reformasi sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga. Dengan demikian, Kesadaran terhadap hak dan kewajiban menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
Copyrights © 2025
