<![CDATA[Proses revisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai inefisiensi administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab revisi SK yang berlarut-larut dan mengevaluasi upaya peningkatan efisiensi birokrasi melalui pendekatan deliberatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan revisi SK disebabkan oleh kesalahan input data, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Permasalahan ini termasuk wicked problem, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan birokrasi konvensional. Penerapan kerangka DIAD (Deliberative, Inclusive, Adaptive Dialogue) dan teori kebijakan deliberatif menjadi solusi untuk mendorong dialog lintas aktor, pelibatan partisipatif, dan responsivitas sistem dalam mengatasi dinamika kepegawaian.]]>
Copyrights © 2025
