<![CDATA[This article analyzes public responses to the legislative process of the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (RUU TNI), highlighting a gap between public rejection and the political decision to proceed with its ratification. Using a qualitative-critical approach and the framework of deliberative democracy, the study draws on secondary data from Social Network Analysis (SNA) by Drone Emprit. Findings show that 81% of public sentiment in digital spaces was negative, driven by concerns over the return of the military’s dual function and the lack of public participation in the legislative process. This reflects a legitimacy crisis, as deliberative democracy emphasizes that legal validity must be accompanied by public engagement and acceptance. The article contributes to the discourse on weak policy communication and the urgent need to open deliberative spaces in public policymaking. However, the study relies on digital data, which may not fully capture the broader spectrum of societal aspirations. Future research should adopt a communication ethnography approach and conduct quantitative studies on public perceptions across regions to gather more geographically and demographically representative data. ABSTRAK Artikel ini menganalisis respons publik terhadap proses legislasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), yang menunjukkan ketimpangan antara penolakan publik dan keputusan politik untuk tetap mengesahkannya. Menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dan kerangka demokrasi deliberatif, studi ini memanfaatkan data sekunder dari Social Network Analysis (SNA) oleh Drone Emprit. Temuan menunjukkan bahwa 81% sentimen publik di ruang digital bersifat negatif, dipicu oleh kekhawatiran terhadap kembalinya dwifungsi TNI dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Kondisi ini merefleksikan krisis legitimasi, karena dalam demokrasi deliberatif, legalitas formal tidak cukup tanpa keterlibatan dan penerimaan masyarakat. Artikel ini berkontribusi pada diskursus tentang lemahnya komunikasi kebijakan dan urgensi membuka ruang deliberatif dalam legislasi publik. Keterbatasan kajian terletak pada basis data digital yang belum mencerminkan keseluruhan spektrum aspirasi masyarakat. Studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi atau kajian kuantitatif terhadap persepsi masyarakat lintas wilayah untuk memperoleh data yang lebih representatif secara geografis dan demografis. ]]>
Copyrights © 2025
