<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan guna menyempurnakan kerangka regulasi, memperkuat perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem HKI yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan global. Metode ini merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada prinsip dan kerangka hukum melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan, literatur, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hukum yang berlaku, evaluatif untuk menilai efektivitasnya, argumentatif untuk menyusun logika hukum yang kuat, serta preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembentukan norma hukum baru. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia telah berkembang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap paten, merek dagang, dan hak cipta melalui undang-undang yang selaras dengan perjanjian internasional seperti TRIPS. Perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dengan proses yang mencakup kebaruan, langkah insentif, dan penerapan industri, serta pemeriksaan substantif dan persyaratan kerja lokal. Merek dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan memainkan peran penting dalam ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan birokrasi dan harmonisasi. Sementara itu, hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencerminkan pendekatan baru dalam penegakan hukum berbasis pengaduan dan penting bagi pertumbuhan industri kreatif. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi hukum dan mendukung ekosistem inovasi nasional.]]>
Copyrights © 2025
