<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah melalui program PTSL yang di dasarkan pada pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Permasalahan hukum muncul karena Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengizinkan pengajuan permohonan sertifikat tanah hanya berdasarkan pernyataan penguasaan fisik atas tanah. Hal ini memudahkan proses pendaftaran tanah sebagai bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan sengketa apabila tidak terdapat bukti hak kepemilikan formal atau jika pihak lain mengklaim kepemilikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum), dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan SHM dalam PTSL, namun harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiorn.]]>
Copyrights © 2025
