<![CDATA[Eksekusi jaminan fidusia atas objek yang ternyata bukan milik debitur menimbulkan problematika yuridis yang kompleks. Permasalahan utama terletak pada konflik antara kepastian hukum pemegang hak fidusia dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki bukti kepemilikan sah atas objek tersebut. UU Jaminan Fidusia belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kebijakan peraturan-undangan dan kasus-kasus konkret. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat batasan hukum dalam mengatur aspek verifikasi kepemilikan dan batas tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta fidusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui revisi UU Jaminan Fidusia serta penguatan peran notaris sebagai pihak verifikator. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan hak atas kepemilikan dapat dijamin dalam setiap proses eksekusi jaminan fidusia.]]>
Copyrights © 2025
