Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora
Hidayat, Rahmad Sujud
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Transformasi hukum bisnis di ekosistem digital: Studi atas perlindungan data pribadi konsumen Hidayat, Rahmad Sujud
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 3 No. 4 (2025): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v3i4.461

Abstract

Transformasi hukum bisnis di era ekosistem digital membawa perubahan besar dalam pola transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya terkait dengan pengelolaan data pribadi. Data pribadi konsumen kini menjadi aset penting dalam kegiatan bisnis digital, namun juga menimbulkan risiko baru terkait privasi dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum atas data pribadi konsumen di tengah perubahan ekosistem bisnis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 8 Tahun 1999. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun telah tersedia regulasi yang cukup maju, tantangan dalam implementasi tetap signifikan, meliputi rendahnya literasi digital, ketidaksiapan pelaku usaha, dan masalah yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi, pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, serta penguatan kerja sama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum bisnis yang adaptif terhadap dinamika ekosistem digital, serta memperkuat hak-hak konsumen dalam era transformasi digital.
Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia atas Objek Milik Pihak Ketiga Hidayat, Rahmad Sujud; Varadiba, Helda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1790

Abstract

Eksekusi jaminan fidusia atas objek yang ternyata bukan milik debitur menimbulkan problematika yuridis yang kompleks. Permasalahan utama terletak pada konflik antara kepastian hukum pemegang hak fidusia dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki bukti kepemilikan sah atas objek tersebut. UU Jaminan Fidusia belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kebijakan peraturan-undangan dan kasus-kasus konkret. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat batasan hukum dalam mengatur aspek verifikasi kepemilikan dan batas tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta fidusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui revisi UU Jaminan Fidusia serta penguatan peran notaris sebagai pihak verifikator. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan hak atas kepemilikan dapat dijamin dalam setiap proses eksekusi jaminan fidusia.
Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi Budiandru, Budiandru; Hidayat, Rahmad Sujud
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3170

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis daring, khususnya melalui marketplace. Di balik kemudahan transaksi elektronik, terdapat ancaman serius berupa kebocoran data pribadi pengguna yang menimbulkan risiko hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban melindungi, menjaga, dan menjamin keamanan data pribadi pengguna sesuai prinsip perlindungan data. Dalam hal terjadi kebocoran, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. UU PDP memperkuat posisi hukum pengguna dengan memberikan hak untuk memperoleh pemberitahuan dan ganti rugi atas pelanggaran data. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum marketplace tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui penerapan sistem keamanan yang memadai. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat guna mewujudkan keamanan siber yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing Barri, Ahmad; Hidayat, Rahmad Sujud
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3171

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital tersebut adalah penerapan sistem e-filing, yakni sarana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing tidak hanya mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di era e-filing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Selatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara digitalisasi dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, serta transparansi pelaporan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan e-filing juga memperkuat konsep kepatuhan sukarela (voluntary compliance), di mana Wajib Pajak secara sadar dan mandiri melaporkan pajaknya tanpa tekanan eksternal. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal literasi digital dan stabilitas sistem elektronik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, melakukan sosialisasi berkelanjutan, serta menyediakan layanan bantuan digital yang ramah pengguna agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak di Indonesia.
Urgensi Pemenuhan Standar Pelayanan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Pelayanan Publik Latukau, Fikry; Ananda Yunanto, Nurahmat; Hidayat, Rahmad Sujud
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2134

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu dalam proses penyidikan tindak pidana dalam perspektif pelayanan publik. Permasalahan lamanya jangka waktu penyidikan di Indonesia seringkali melanggar hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kajian ini, asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian1 menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan HAM menjadi dasar utama dalam menentukan jangka waktu penyidikan. Pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum acara pidana, khususnya mengenai jangka waktu penyidikan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Epistemologi Filsafat Hukum Keluarga dalam Rekonstruksi Pemikiran Normatif pada Masyarakat Modern Hidayat, Rahmad Sujud; Kholiq, Achmad; Muslim, Yudi Rijali
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (EKSISHUM) Vol 5 No 1 (2025): EKSISHUM
Publisher : Universitas Tangerang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The epistemology of the philosophy of family law is an in-depth study of the basics of knowledge, sources of truth, and legal legitimacy that govern family relations in society. In the modern context, social, cultural, and technological dynamics demand a reconstruction of normative thinking in order to keep family law relevant. This paper seeks to analyze the epistemological framework of the philosophy of family law by linking normative traditions, positive law, and universal morality principles. The research method used is a literature study with a philosophical-normative approach. The results of the study show that the epistemology of family law must be based on rationality, the value of justice, and sensitivity to social change. Thus, modern family law needs to be continuously reconstructed to maintain a balance between traditional values and the needs of contemporary society.
Co-Authors Ananda Yunanto, Nurahmat Barri, Ahmad Budiandru, Budiandru Kholiq, Achmad Latukau, Fikry Muslim, Yudi Rijali Varadiba, Helda