<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelayanan di Sektor Peternakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat. Secara spesifik, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana isi normatif peraturan tersebut selaras dengan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat, menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan penelitian lapangan non-doktrinal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen-dokumen terkait peraturan dan perilaku publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. Faktor-faktor penghambat utama meliputi sosialisasi kebijakan yang lemah, pengaruh budaya lokal yang kuat, kurangnya infrastruktur pendukung, serta pengawasan dan sanksi yang minim dari pihak berwenang. Dari perspektif Fiqh Konstitusional (Hukum Islam), kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-mas'uliyyah), dan pengawasan publik (al-hisbah). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan pendekatan sosial kontekstual. Kata kunci: Regulasi Ternak, Implementasi Kebijakan, Siyasah Dusturiyah]]>
Copyrights © 2025
