<![CDATA[Penipuan merupakan salah satu tindak pidana konvensional yang masih sering terjadi di Indonesia dengan modus yang terus berkembang, seperti investasi bodong, penipuan daring, danpenyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis empiris melalui studi dokumentasi dan kajian kasus-kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara penipuan masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, antara lain kaburnya batas antara penipuan dan wanprestasi, lemahnya pembuktian unsur niat jahat, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Selain itu, kurangnya pedoman teknis dan minimnyakoordinasi antarlembaga penegak hukum turut memperlemah efektivitas penanganan perkara. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum progresif dan restoratif dalam menangani kejahatan penipuan modern agar hukum tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak pada korban.]]>
Copyrights © 2025
