<![CDATA[The abuse of non-narcotic addictive substances such as fox glue among adolescents has become increasingly alarming, particularly in rural areas like Sansarino Village, Ampana Kota Subdistrict, Tojo Una-Una Regency. This phenomenon not only negatively affects the physical and psychological health of adolescents but also raises complex legal challenges, especially due to the lack of specific regulations regarding inhalant substances. This research aims to identify the legal implications of fox glue abuse among adolescents, examine the effectiveness of law enforcement, and evaluate the role of relevant institutions in addressing the issue. A juridical-sociological approach was used, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that weak social supervision, low legal awareness, and suboptimal intervention by authorities contribute to the widespread abuse. Moreover, the absence of explicit legal provisions for glue abuse hinders the enforcement process. The study recommends collaborative strategies involving law enforcement, local government, schools, and families through legal counseling, social supervision, and integrated rehabilitation programs. ABSTRAKPenyalahgunaan zat adiktif non-narkotika seperti lem fox oleh remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Fenomena ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama karena keterbatasan regulasi terkait zat inhalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak hukum dari penyalahgunaan lem fox oleh remaja, menelaah efektivitas penegakan hukum, serta menganalisis peran lembaga terkait dalam upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan sosial, rendahnya literasi hukum, dan belum optimalnya intervensi aparat berkontribusi terhadap maraknya kasus penyalahgunaan. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan lem juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, sekolah, dan keluarga dalam bentuk penyuluhan hukum, pengawasan sosial, serta program rehabilitasi yang terintegrasi. ]]>
Copyrights © 2025
