<![CDATA[Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam pengembangan energi terbarukan dan implementasi e-government sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Studi ini menganalisis integrasi kedua agenda tersebut melalui studi kasus instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kompleks DPR RI. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan laporan media. Kerangka teori yang digunakan mencakup difusi inovasi, administrasi publik dalam konteks e-government, serta tata kelola berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek PLTS DPR RI, dengan kapasitas 1,955 MWp, tidak hanya mendukung pasokan energi bersih dan pengurangan emisi, tetapi juga sejalan dengan modernisasi kelembagaan melalui digitalisasi seperti implementasi kantor tanpa kertas. Inisiatif ini menjadi contoh konkret sinergi antara transformasi energi dan transformasi digital dalam institusi negara. Studi ini merekomendasikan replikasi model serupa di lembaga publik lainnya, penguatan regulasi energi terbarukan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat transisi menuju tata kelola yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
