<![CDATA[Fenomena trading ilegal berbasis digital yang semakin marak di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam konteks perlindungan terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan hukum terhadap nasabah yang terlibat dalam praktik perdagangan berjangka ilegal serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, kajian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan antara keberadaan regulasi dan kenyataan di lapangan, termasuk hambatan yurisdiksi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus trading ilegal lebih banyak dilakukan melalui jalur pidana, sementara mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase tidak dapat diakses karena ketiadaan legalitas platform. Di sisi lain, pengawasan oleh BAPPEBTI dinilai belum optimal karena lemahnya kapasitas institusional dan belum adanya kerja sama lintas negara yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan legal. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif menuntut pendekatan sistemik yang mencakup aspek preventif, represif, dan partisipatif.]]>
Copyrights © 2025
