Tantangan Demokrasi dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Nirmala, Renata Jati
Subekti, Rosalina Woro

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Vol 10, No 1 (2025)

Tantangan legislasi RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI menggunakan Teori popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke serta Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquieu. Penelitian ini dilakukan melalui studi liteatur. Dari penelitian adalah telah dilakukan, adanya keterlambat pengesahan RUU PPRT menunjukkan defisit dalam demokrasi partisipatif dan pengaruh politik elite dalam legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh klientelisme, sementara eksekutif memiliki dominasi dalam menentukan prioritas kebijakan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan partisipasi publik, reformasi sistem perwakilan khususnya perempuan dalam legislatif, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas dalam legislasi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia diharapkan lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.