<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kebijakan bus listrik di Kota Medan dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls, dengan fokus pada distribusi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan rute bus listrik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi hijau, analisis menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip justice as fairness. Ketimpangan akses masih terjadi, terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan mobilitas akibat minimnya infrastruktur SPKLU dan jalur bus listrik yang lebih terkonsentrasi di pusat kota. Studi ini menggunakan metode analisis pustaka dengan teknik Miles dan Huberman (2014) untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencerminkan keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan SPKLU yang belum merata dan rute bus listrik yang tidak menjangkau seluruh wilayah menimbulkan ketidaksetaraan akses transportasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif berupa pemerataan distribusi SPKLU, ekspansi rute bus listrik ke wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi publik, serta integrasi pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan transportasi hijau. Dengan strategi ini, kebijakan bus listrik di Kota Medan dapat lebih optimal dalam menjamin aksesibilitas yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
