<![CDATA[Dalam praktik jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu keharusan, di mana salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, dalam realitasnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SKT yang diterbitkan oleh aparat desa atau kelurahan dalam proses pembuatan AJB oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah memiliki peranan penting dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tertulis dalam pembuatan AJB sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.]]>
Copyrights © 2025
