Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law RechtIdee Jimly Legal Yustisia Journal
Hesti Armiwulan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Hesti Armiwulan
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.029 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.4.2015.493-502

Abstract

The Republic of Indonesia already had commitment to respect and uphold human rights that stipulated in The Constitution of Republic of Indonesia 1945. One of the constitutional rights is everyone have the rights to free from discrimination. The issue of potential racial discriminationoccurred in Indonesia, considered the amount of population in Indonesia is too many, a lot of different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low as well as a lot of them are poor persons . The effort to eliminate racial discrimination is law protection and law enforcement as well as increasing awareness to respect human dignity.
Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan
RechtIdee Vol 8, No 1 (2013): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i1.734

Abstract

 Abstrak  Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ketentuan ini harus dimaknai sebagai kewajiban Kon- stitusional yang harus teraktualisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah memahami hal tersebut maka harus dilakukan Reformasi birokrasi yang berperspektif HAM. Kata Kunci : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi, Birokrasi, Pemerintahan.
INDEPENDENSI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Valentino Nathanael Prabowo; Tjondro Tirtamulia; Hesti Armiwulan
CALYPTRA Vol. 12 No. 2 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract—This study aims to analyze the independence of the Attorney General's Office in the constitutional system in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical method with a statutory, conceptual, historical, and comparative approach. The results of this study indicate that the Attorney General of the Republic of Indonesia does not have institutional independence in the state administration system in Indonesia. This is because the Prosecutor's Office is a government institution or in other words it is under executive power. In addition, the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia also state that the Attorney General is appointed and dismissed by the President. In this case the President has absolute power over the position of Attorney General. If the performance of the Attorney General is contrary to the interests of the President, then the President can dismiss him unilaterally. To address the issue of the independence of the Attorney General's Office, the Attorney General's Office must be positioned as an independent state institution (state auxiliary organ) so that the Attorney General's Office can be free from intervention by any party. Keywords: attorney general's office, independence, power restrictions Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi Kejaksaan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak memiliki independensi secara institusional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan atau dengan kata lain berada di bawah kekuasaan eksekutif. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal ini Presiden memiliki kekuasaan yang absolut terhadap kedudukan Jaksa Agung. Apabila kinerja Jaksa Agung berlawanan dengan kepentingan Presiden, maka Presiden dapat memberhentikannya secara sepihak. Untuk mengatasi persoalan independensi Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung haruslah diletakkan sebagai lembaga negara independen (state auxiliary organ) sehingga Kejaksaan Agung dapat terbebas dari intervensi pihak manapun. Kata kunci: Kejaksaan Agung, Independensi, Pembatasan Kekuasaan
Presidential Threshold Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Fernando Anggrek; Hesti Armiwulan; Didik Widitrismiharto
Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2022): Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora (October) - In Progress
Publisher : Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/soshum.v3i2.5348

Abstract

Abstract— Presidential Threshold provisions which are used as additional requirements for political parties to be able to carry pairs of candidates for President and Vice President in a general election. Political parties by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are given the right to be able to independently or join other political parties (political party coalitions) to be able to nominate pairs of candidates for President and Vice President. Normatively, political parties are given rights by the constitution but since the enactment of the Presidential Threshold provisions, the constitutional rights of political parties cannot be fully implemented. With this provision, political parties may lose their rights as regulated in the constitution. This condition makes the Presidential Threshold provision contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: presidential threshold, political parties,general election. Abstrak— Ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah pemilihan umum. Partai politik oleh UUD Negara RI 1945 diberikan hak untuk dapat secara mandiri atau bergabung dengan partai politik lain (koalisi partai politik) untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara normatif, partai politik diberikan hak oleh konstitusi namun sejak berlakunya ketentuan mengenai Presidential Threshold, hak konstitusi partai politik tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, partai politik dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Kondisi tersebut membuat ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Kata kunci: presidential threshold, partai politik, pemilihan umum
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS PEMBERI ATAU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG HILANG Ahmad Amin Arif; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5002

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk pertanggungjawaban serta implikasi hukum terhadap Notaris sebagai pemberi maupun penerima Protokol Notaris apabila dalam proses penyerahannya terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, juga memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan menjaga keutuhan Protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dipelihara oleh Notaris yang bersangkutan maupun oleh Notaris penerima protokol, dan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dinyatakan tidak berlaku. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Protokol Notaris yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, dan hal tersebut berdampak pada perlindungan hukum terhadap para pihak (penghadap) yang menggunakan akta tersebut, maka Notaris dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan individual yang didasarkan pada hubungan perikatan (verbintenis).
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA ATAU LURAH DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA PPAT Iqbal Syahrul; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5003

Abstract

Dalam praktik jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu keharusan, di mana salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, dalam realitasnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SKT yang diterbitkan oleh aparat desa atau kelurahan dalam proses pembuatan AJB oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah memiliki peranan penting dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tertulis dalam pembuatan AJB sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Online terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Non-Halal pada Aplikasi Gfood Christoper Putera; Hesti Armiwulan; Elly Hernawati
JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL Vol. 1 No. 1 (2023): Volume 1 Number 1 December 2023
Publisher : Jimly School of Law and Government

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is based on the weak condition of consumers compared to business actors, which means that many processed foods containing pork are bought and sold online, without providing haram information or labels. The issues raised include whether PT. Grab Teknologi Indonesia is responsible for food applications that do not state halal or non-halal information on food consumed by FAs through Gfood application orders" in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research was conducted using a normative approach. Conclusions obtained by PT. GTI and business actors, in this case the K99 Restaurant, are limited to providing applications and delivery services. K99 Restaurant produces and trades processed pork food, does not provide correct, clear, honest information, and does not follow the provisions for including halal labels as stated in Article 7 letter b and Article 8 paragraph (1) letter h of Law no. 8 of 1999. K99 restaurants that do not include haram labels on the food products they produce and trade result in FA suffering material and immaterial losses. In this case PT. GTI has transferred its responsibility to K99 Restaurant as a business actor based on clause 5.2 point 5 of the Applicable Terms and Conditions. The K99 Restaurant is responsible for providing compensation to the FA, however considering that there is a time limit for providing compensation which is only 7 (seven) days from the date of the transaction, the K99 Restaurant can be sued on the basis of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.
Co-Authors Ahmad Amin Arif Christoper Putera Didik Widitrismiharto Elly Hernawati Fernando Anggrek Iqbal Syahrul Tjondro Tirtamulia Valentino Nathanael Prabowo