<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan keputusan penolakan permohonan paspor oleh pejabat imigrasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Paspor sebagai dokumen perjalanan internasional merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk bepergian ke luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus penolakan paspor yang menimbulkan pertanyaan yuridis dan etis, khususnya apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa disertai penjelasan memadai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, penelitian ini menganalisis praktik pelayanan publik di kantor imigrasi, termasuk wawancara dengan aparatur dan pengamatan langsung atas proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AAUPB seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang sangat krusial dalam menjamin bahwa keputusan penolakan paspor dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan standar operasional dan mekanisme pengawasan berbasis HAM guna mencegah penyalahgunaan diskresi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian.]]>
Copyrights © 2025
