<![CDATA[Perubahan PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, antara lain mengatur tentang KUR tanpa jaminan. Kebijakan KUR tanpa agunan dengan segala kemudahan yang diterapkan pihak Perbankan terhadap UMKM ternyata menimbulkan permasalahan dalam kelancaran pembayaran kredit, Kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman KUR tanpa agunan yang pada prinsipnya membantu pelaku UMKM untuk pemenuhan modal usaha ternyata disalah artikan oleh sebagian debitur. Pinjaman Bank yang seharusnya dipergunakan untuk pengembangan usaha justru dipergunakan untuk hal hal lain yang bersifat konsumtif karena mereka beranggapan pinjaman KUR tanpa agunan tidak memiliki risiko. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang berupaya melihat fakta hukum secara langsung bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu mengungkapkan faktor terjadi tunggakan yaitu usaha yang tidak berjalan, pendapatan menurun, kebutuhan yang tidak terduga serta perilaku debitur yang konsumtif sehingga terjadinya tunggakan. Untuk model penyelesaian keterlambatan angsuran, bank pertama-tama menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan pembayaran. Jika tidak berhasil, petugas bank akan mengunjungi nasabah untuk mencari solusi, seperti memberikan keringanan waktu pembayaran, rescheduling, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Restrukturisasi utang dilakukan sebagai langkah terakhir jika nasabah masih memiliki prospek melunasi utangnya.]]>
Copyrights © 2025
