<![CDATA[Pendahuluan: Dampak masalah gizi masyarakat menimbulkan beban ganda tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan saja, melainkan juga pada bidang pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Salah satu strategi yang ditempuh dalam skala nasional yakni melalui upaya transformasi kesehatan berbasis produk hukum perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi upaya perbaikan gizi masyarakat di Indonesia melalui pengesahan UU Kesehatan Omnibus Law sebagai bentuk transformasi upaya kesehatan nasional. Metodologi: Dengan menggunakan pendekatan kualitatif telaah kebijakan berbasis perspektif ahli (in-depth interview) penelitian ini mengkaji perubahan regulasi dan kebijakan dalam sektor kesehatan khususnya terkait upaya perbaikan gizi. Hasil: Terdapat setidaknya 11 UU terkait kesehatan yang dicabut pasca pengesahan UU Kesehatan No.17 Tahun 2023. UU Kesehatan Omnibus Law memperkenalkan perubahan signifikan dalam penanganan masalah gizi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Kesimpilan: Pembenahan regulasi bidang kesehatan sangat diperlukan mengingat struktur undang-undang di bidang kesehatan yang sangat kompleks yang dapat tumpang tindih juga berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan khususnya gizi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
