<![CDATA[Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor minyak dan gas bumi (migas) memainkan peran signifikan dalam penerimaan negara. Namun, pengenaannya yang hanya berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum efektif dalam mengatasi eksternalitas negatif lingkungan yang ditimbulkan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PBB sektor migas dan menawarkan skema alternatif yang lebih responsif terhadap dampak lingkungan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan PBB saat ini dan membandingkannya dengan kebijakan di negara lain. Hasilnya, integrasi elemen progresif seperti mining tax dalam formula PBB Migas dapat menjadi solusi efisien untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan tanpa mengurangi daya tarik investasi. Selain itu, kebijakan earmarking untuk rehabilitasi lingkungan dari pendapatan PBB Migas direkomendasikan guna mendukung keberlanjutan ekosistem. Kesimpulannya, revisi terhadap skema PBB Migas diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan pelestarian lingkungan.]]>
Copyrights © 2025
