Ketimpangan akses terhadap kawasan hutan mendorong lahirnya program Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia sebagai upaya legalisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi kelompok tani hutan di wilayah kerja KPHL Bukit Daun, Provinsi Bengkulu. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian melibatkan seluruh penyuluh resmi yang terdaftar melalui metode sensus total (n=16). Instrumen penilaian mengacu pada indikator kinerja Balai PSKL Wilayah Sumatera yang mencakup aspek sosialisasi, penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan sistem informasi GoKUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penyuluh memiliki kinerja dalam kategori "cukup baik" (72,66 poin), sementara hanya tujuh orang berada dalam kategori "baik". Nilai tertinggi diperoleh pada aspek administratif kelembagaan, sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek pengembangan produk dan literasi digital. Karakteristik penyuluh dengan kinerja tinggi umumnya memiliki pendidikan S1, pengalaman kerja di atas 10 tahun, dan frekuensi pelatihan lebih dari tiga kali. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi sistem penyuluhan kehutanan melalui pelatihan berbasis digital, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan integrasi lintas sektor. Temuan ini berkontribusi pada penguatan praktik Community-Based Forest Management (CBFM) di Indonesia dengan menyoroti peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam mewujudkan keberlanjutan program perhutanan sosial.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2025