<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta implikasi kebijakannya di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana, sebagaimana dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks ini, teknologi pendidikan dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA, seperti keterbatasan tenaga pengajar, akses materi, dan infrastruktur pembelajaran konvensional. Kajian ini menyoroti peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemangku kepentingan eksternal, termasuk lembaga pendidikan dan LSM dalam kolaborasi penyediaan layanan pendidikan berbasis teknologi. Program kesetaraan seperti Catch-Up Program telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi hambatan regulasi dan teknis dalam penerapannya di LPKA. Hasil studi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi pendidikan, seperti media pembelajaran digital dan media interaktif, mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak binaan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital pendidik, dan belum adanya kebijakan nasional yang terstandarisasi, menjadi kendala yang perlu diatasi. Implikasinya, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang mendukung transformasi digital pendidikan di LPKA secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
