<![CDATA[Rendahnya kualitas pelatihan di bidang pemerintahan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas aparatur desa secara menyeluruh. Salah satu akar permasalahan utama yang belum banyak mendapat perhatian adalah belum terstandardisasinya kualifikasi pengajar pelatihan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas pelatihan bagi pemerintah desa. Sebagian besar pengajar tidak memiliki legalitas formal dalam bentuk jabatan fungsional maupun sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Ketimpangan ini diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus yang secara sistemik mengatur jabatan fungsional pengajar pelatihan di bidang pemerintahan desa. Akibatnya, pelatihan cenderung bersifat administratif, tidak kontekstual, dan kurang berdampak pada peningkatan profesionalisme aparatur desa. Naskah ini berupaya untuk mengusulkan adanya pembentukan jabatan fungsional pengajar dengan serangkaian penyusunan regulasi baru dengan penekanan terhadap standardisasi kualifikasi pengajar sebagai bagian dari reformasi pelatihan berbasis kebutuhan aktual. Pembentukan kerangka regulatif yang terstruktur tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelatihan, tetapi juga akan memberikan kepastian karier dan legitimasi profesional bagi para pengajar, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
