<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi kebiri kimia dalam perspektif asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia, yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Selain itu, kebiri kimia dinilai merampas hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan tidak memberikan ruang rehabilitasi bagi pelaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dari perspektif HAM, kebiri kimia juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan yang dilarang oleh Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang lebih humanis dan efektif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku.]]>
Copyrights © 2025
