<![CDATA[Penerapaan program swakelola dalam pembangunan berbasis masyarakat semestinya mengedepankan partisipasi dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Adanya dugaan tindak pinana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pihak-pihak terkait melalui pemanfaatan kelompok masyarakat. Pokmas yang diinisiasi yakni “Srikandi Situbondo”, dugaan kuat tersebut terjadi dalam program Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Pembentukan Pokmas yang direkayasa oleh pihak tak bertanggung jawab guna meloloskan proposal dan mencairkan dana negara senilai kurang lebih 1,2 miliar rupiah dengan kegiatan fiktif. Pengajuan proposal, pembuatan rekening bank, serta penyusuna laporan pertanggungjawaban disusun tanpa adanya keterlibatan substantif oleh kepengurusan Pokmas Srikandi Situbondo yang sah. Untuk menjamin akuntabilitas dan supremasi hukum, perlu dilakukan penegakan melalui ketentuan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang undangan relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur sebagai pengumpulan data sekunder. Melalui analisis peran dan tantangan ini, penulis berupaya memberikan perspektif komprehensif mengenai penegakan tindak pidana korupsi dan menuntut respons hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.]]>
Copyrights © 2025
