<![CDATA[Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menciptakan Smart City dengan mengeluarkan Perwako Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2019 tentang Master Plan Smart City Kota Pekanbaru, yang menjabarkan ke enam pilar smart city, yaitu: smart government, smart people, smart economy, smart environment, smart mobility, dan smart living. Penelitian ini membahas penerapan salah satu pilar dari smart city yaitu smart government yang diterapkan di DLHK Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori smart government dari Cohen (2014). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi, yang dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah DLHK Kota Pekanbaru telah mewujudkan konsep smart government, hal ini ditandai dengan diterapkannya beberapa program online services, seperti: Amdalnet untuk izin lingkungan; Srikandi untuk administrasi umum; dan E-retribusi untuk pembayaran retribusi sampah secara non tunai. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu terdapat kendala pada sistem aplikasi, kurangnya kapasitas komputer, terjadi resistensi dari masyarakat terhadap program e-retribusi, serta minimnya informasi terkait program online services yang ada di DLHK Kota Pekanbaru. Saran yang dapat diberikan yaitu: perlunya pemenuhan kapasitas komputer; melakukan sosialisasi yang merata dan berkelanjutan; serta bantuan insentif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program e-retribusi.]]>
Copyrights © 2025
