<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE. Perkembangan internet memudahkan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam hukum Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sebagai bahan hukum primer. Hasilnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur tindak pidana, baik dilakukan sengaja maupun lalai. Sanksi menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp1 miliar, sedangkan UU Pornografi mengatur ancaman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp6 miliar. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pornografi, Media sosial, UU ITE Abstract This study examines the criminal liability of perpetrators of the distribution of pornographic content on social media based on the ITE Law. The development of the internet facilitates the distribution of content that violates moral norms and is regulated by Indonesian law. The purpose of this study is to determine the concept of criminal liability and the form of sanctions for perpetrators. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, using the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law as primary legal materials. The result is that perpetrators can be held accountable if they fulfill the elements of a criminal act, whether done intentionally or negligently. The sanction according to Article 45 paragraph (1) of the ITE Law is a maximum of 6 years imprisonment or a fine of IDR 1 billion, while the Pornography Law regulates the threat of up to 12 years imprisonment or a fine of IDR 6 billion. Keywords: Criminal Liability, Pornographic Content, Social Media, ITE Law]]>
Copyrights © 2025
