<![CDATA[Pencemaran laut akibat sampah di Gampong Kampung Jawa, Lhokseumawe mencerminkan ketidaksesuaian antara kondisi ideal perlindungan ekosistem laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011, dan Qanun Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan ekosistem laut yang tercemar akibat sampah serta efektivitas pengawasan terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem laut belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup, dan lemahnya penerapan regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga laut serta perlunya penguatan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dan perlu meningkatkan efektivitas pengawasan. Disarankan agar pemerintah memperketat penegakan hukum, menambah tenaga operasional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan bersama.]]>
Copyrights © 2025
