<![CDATA[Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum terkait isu hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih aturan pada UU ITE dan UU Pornografi menyebabkan korban sulit untuk melapor dalam mendapatkan perlindungan hukum penuh. UU TPKS sudah mengakomodir hak-hak korban seperti restitusi, konseling, bantuan medis, dan bantuan hukum, namun implementasi restiusi terkendala PP DBK yang belum mengatur secara jelas peran APH dan sumber pendanaan. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu merevisi atau penambahan regulasi sepesifik untuk perlindungan korban pornografi agar hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah juga perluu menyediakan rehabilitasi bagi korban dan edukasi publik mengenai hak-hak korban penyebaran pornografi.]]>
Copyrights © 2025
