Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Samudra Keadilan MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Jurnal Abdimas Maduma Tirtayasa Journal of International Law Jurnal Malikussaleh Mengabdi JTA
Muksalmina Muksalmina
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN QANUN PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Hasan Basri; Muksalmina Muksalmina; Zainal Abidin; Hadi Iskandar; Sophia Listriani
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v6i1.2353

Abstract

Salah satu bentuk datang orang asing ke Indonesia yakni pengungsi. Pengungsi merupakan orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan oleh ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan-alasan ras, suku, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial tertentu, perbedaan politik serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi luar negeri yang masuk kedalam wilayah Aceh
Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe PG, Eko Gani; Mukalmin, Muksalmina; Hidayat; Tasyukur, Tasyukur
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.252 KB) | DOI: 10.56857/jtb.v9i2.24

Abstract

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha ketring yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan
PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH Taniro, Suhada; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15821

Abstract

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten ikhtilat yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten ikhtilat, prinsip-prinsip umum hukuman ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.
CONSUMER PROTECTION FOR FLIGHT DELAYS (FLIGHT DELAY) ON AIRLINES Lastin, Juniant; Iqbal, Muhammad; nasution, anhar; saputra, jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16735

Abstract

The development of the times has changed the pattern of people's mobility, and aviation has become one of the popular modes of air transportation. However, flight delays that are sometimes experienced by passengers can cause both material and immaterial losses. Therefore, consumer protection is important to be guaranteed by the airline. The research method used is quantitative with a normative-empirical legal approach. Empirical research was conducted through interviews with the Directorate General of Civil Aviation to obtain primary data, while normative research was carried out by reviewing laws and regulations and related legal materials. The results of the study show that flight delays are a problem that is often experienced by passengers at SIM Aceh Besar Airport. From the results of the interviews and data collected, it was found that airlines do not always treat passengers well in dealing with delay situations, which should be in accordance with applicable regulations. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation emphasizes the obligation of airlines to provide proper service to passengers, including in overcoming flight delays, and providing appropriate compensation if the delay is caused by the airline. In addition, the results of the study also revealed that Article 146 of the Law states that airlines are liable for losses suffered due to delays, unless caused by weather and operational technical factors. However, from interviews with passengers who experienced delays at SIM Aceh Besar Airport, it can be seen that they do not always provide compensation in accordance with the provisions, so they do not fulfill their obligations in providing consumer protection.
GLOBAL RATIFICATION GAPS IN THE UN MIGRANT WORKERS CONVENTION: LEGAL RISKS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD Susanti, Hera; Malwengo, Joel; Sabrina, Yunita; Gunawati, Anne; Rohani, Aceng Asnawi; Solapari, Nuryati; Muksalmina, Muksalmina
Tirtayasa Journal of International Law Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 4 No. 1 Edisi Ju
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v4i1.33426

Abstract

This article aims to examine the legal and human rights consequences of the low number of countries that have ratified the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as to analyze the underlying reasons behind the limited participation of labor-receiving countries. This research employs a normative legal approach by analyzing international legal instruments and state practices related to the protection of migrant workers. The findings indicate that the low level of ratification has left migrant workers in non-ratifying countries more vulnerable to various human rights violations, such as unpaid wages, exploitative working hours, physical or sexual abuse, and arbitrary deportation.the limited  ratification hampers the formation of a global protection standard and creates an imbalance of responsibility. One of the main reasons for the reluctance of receiving countries to ratify the convention is the low political prioritization of migrant protection, along with the perception that ratification imposes legal and financial burdens—especially due to the convention’s inclusion of rights for undocumented migrant workers. The scientific contribution of this research lies in its identification of normative and implementation gaps within international legal frameworks concerning migrant worker protection. It offers a critical analysis of structural and political barriers that hinder the establishment of a comprehensive global protection regime. This study contributes to the broader discourse on international law and human rights by highlighting the urgency of legal accountability and shared responsibility among migrant-receiving states in ensuring transnational labor rights protections.
Model Penguatan Ekonomi Sekitar PT Pupuk Iskandar Muda Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Muksalmina, Muksalmina; Gaja, Eko Gani; Chyntia, Eka; Muammar, Muammar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebagai upaya strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat sekitar yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum nasional dan berbasis kearifan lokal. CSR memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis ketentuan hukum, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum terkait sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif CSR PT PIM, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan koperasi, dan dukungan infrastruktur, memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan anggaran. Studi ini menawarkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum yang menekankan pada perencanaan partisipatif, kepatuhan hukum, dan kolaborasi lintas sektor.
Rekognisi Hukum Terhadap Adat Haria Peukan dalam Praktik Perdagangan Tradisional di Aceh: Studi dalam Perspektif Hukum Dagang dan Hukum Adat Iqbal, Muhammad; Muksalmina, Muksalmina; Radhali, Radhali
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21941

Abstract

Artikel ini mengkaji rekognisi hukum terhadap adat haria peukan dalam sebuah sistem perdagangan tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh dalam perspektif hukum dagang dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dagang nasional dengan keberadaan haria peukan sebagai praktik ekonomi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah membuka ruang bagi pengakuan masyarakat adat, rekognisi terhadap bentuk konkret seperti haria peukan masih bersifat normatif simbolik dan belum diikuti oleh pengaturan teknis yang mendukung perlindungan serta penguatan peran hukum adat dalam sistem ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam sistem hukum ekonomi nasional secara lebih substantif. Temuan ini penting untuk mendorong harmonisasi antara sistem hukum formal dengan praktik ekonomi berbasis komunitas adat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan pluralisme hukum di Indonesia.
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Untuk Perlindungan Gender, Hak Minoritas dan Kelompok Rentan di Lhokseumawe Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Muammar, Muammar; Muksalmina, Muksalmina; Putri, Raihan
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22239

Abstract

Pelatihan paralegal bagi masyarakat di Lhokseumawe merupakan upaya strategis dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perempuan, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan tujuan membekali peserta dengan pengetahuan dasar hukum serta keterampilan praktis dalam menyusun laporan, menyampaikan pengaduan, dan memberikan pendampingan hukum di tingkat komunitas. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga mengangkat isu-isu penting terkait keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan. Melalui pendekatan partisipatif dan materi yang kontekstual, peserta diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta serta tumbuhnya kesadaran kritis untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat secara inklusif. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, merata, dan menghargai keberagaman.
Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah; Muksalmina; Eko Gani PG
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember (2022) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/wisanggeni.v2i2.3131

Abstract

Scientific writing, which includes journal articles, has a role that has a positive impact on career development in a profession as well as the development of knowledge. Scientific work is also one of the important things for students, teachers and lecturers, both for obtaining graduation from one level of education and for the benefit of a work portfolio. Even so, there are still many who do not understand the preparation of scientific articles and the publication process. Therefore, the results obtained through this activity are increasing the knowledge of workshop participants consisting of students, general academics, and lecturers within the Malikussaleh University campus environment regarding scientific article writing and the publication process. This dedication is also very important to carry out, considering that there are still many parties who do not understand scientific articles in particular. What's more, with this workshop, of course, it is very helpful to motivate many parties to try to write and seek many ways of solving problems related to issues in society. As is commonly known, that the purpose of knowledge is to provide solutions to every problem that exists in society, and this can be obtained through research which can then be reported through scientific writing.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGELOLA HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Penelitian Di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) Pajeri, Sahrizal; Hamdani, Hamdani; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21727

Abstract

Hutan merupakan sektor penting yang membutuhkan perhatian khusus. Meskipun regulasi telah diterapkan, perusakan hutan lindung masih terjadi. Lembaga Adat Gembulo Berkah memiliki kewenangan menjaga kelestarian hutan lindung berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 dan SK hak pengelolaan hutan desa. Salah satu peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Gembulo Berkah adalah melakukan patroli keamanan dan penghijauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan lindung di Gampong Agusen serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris dan mengandalkan data primer dan sekunder dari hasil lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Gembulo Berkah aktif dalam perlindungan hutan melalui patroli, reboisasi, serta upaya pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan. Namun, mereka menghadapi hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial, konflik lahan, dan ketidakpuasan dalam pembagian lahan. Sebagai solusi, LPHD disarankan lebih aktif melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam menjaga hutan lindung secara berkelanjutan.
Co-Authors Adinda, Nurul Amrizal Amrizal Azzahra, Ayasha Putri Eko Gani PG Eko Gani PG Faisal Faisal Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gaja, Eko Gani Gunawati, Anne Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hasan Basri Hera Susanti, Hera Herinawati, Herinawati Hermalinda, Indah Hidayat, Hidayat Lastin, Juniant Maidi Saputra Malwengo, Joel Mardhatillah, Fitria Marya Ulfa Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hafizh Muhammad Iqbal Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Nanda Amalia Nasution, Anhar Nurbayani Nurbayani Pajeri, Sahrizal Radhali, Radhali Rahmadana, Rahmadana Raihan Putri Refania, Revika Rohani, Aceng Asnawi Romi Asmara Sabrina, Yunita Salami Mahmud Shabira, Afra Shira Thani Solapari, Nuryati Sophia Listriani Sugeng, Santoso Sulaiman Sulaiman Sulaiman Taniro, Suhada Tasyukur, Tasyukur Thani, Shira Zainal Abidin