<![CDATA[Penelitian ini membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang masih berlangsung di Jorong Katimahar (Desa Katimahar), Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Masyarakat setempat melakukan pengangkatan anak secara informal melalui surat pernyataan bermaterai atau kesepakatan lisan, tanpa melalui proses hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta akibat hukumnya, khususnya terkait status anak, hak perdata, dan akses terhadap layanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan orang tua angkat, aparat desa, hakim, panitera, dan pakar hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak angkat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas identitas, hak perdata, dan akses terhadap layanan publik. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki dokumen hukum yang sah dan mengalami hambatan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan serta mendorong proses pengangkatan anak melalui jalur hukum formal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum anak angkat.]]>
Copyrights © 2025
