<![CDATA[Jaminan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit, masih dijumpai berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak tenaga kerja, pelaksanaannya seringkali tidak optimal. Penelitian ini berupaya mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja di PT. Blang Ketumba, Kabupaten Bireuen, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di perusahaan tersebut belum berjalan maksimal. Beberapa bentuk perlindungan seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), sosialisasi keselamatan kerja, dan pelaksanaan K3 telah dilakukan, namun belum menyeluruh dan konsisten. Kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran tenaga kerja terhadap hak-haknya, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Masalah lain seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ketidakadilan dalam pengupasan juga menjadi perhatian penting. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, diperlukan peningkatan edukasi mengenai hak-hak pekerja, menyediakan fasilitas kerja yang layak, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penting juga untuk menjamin jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh tenaga kerja di sektor perkebunan.]]>
Copyrights © 2025
