<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, dan stabilitas negara. Dalam konteks militer, kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merusak disiplin, moralitas, dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan militer, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, di mana Mahkamah Agung akhirnya membebaskan terdakwa karena lemahnya alat bukti dan prosedur pembuktian. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law dalam peradilan militer guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan perlindungan hak asasi manusia]]>
Copyrights © 2025
