<![CDATA[Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Praktik ini juga meningkatkan risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan bayi, serta siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas pembatasan usia perkawinan dalam mencegah praktik perkawinan anak, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor sosial budaya, seperti adat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal lumrah, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Selain itu, mekanisme dispensasi perkawinan sering disalahgunakan, sehingga tujuan perlindungan anak belum optimal. Upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif. Selain pembaruan hukum, perlu adanya pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, penguatan peran aparat penegak hukum, optimalisasi pengawasan peradilan agama, serta kolaborasi multi-sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat-agama. Dengan sinergi tersebut, pembatasan usia perkawinan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi masa depan anak-anak Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
