Articles
<![CDATA[FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA ]]>
<![CDATA[Zuhrah Zuhrah]]>;
<![CDATA[Husnatul Mahmudah]]>;
<![CDATA[Juhriati Juhriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jime.v6i2.1430
<![CDATA[Perkawinan adalah pelembagaan hubungan laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga. Tetapi pelembagaan tersebut tentunya semua masyarakat menginginkan pelembagaan yang sah dan tercatat pada lembaga perkawinan Negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Akan tetapi keinginan tersebut tidak serta merta berjalan sesuai kehendak, sehingga muncullah fenomena perkawinan tidak tercatat. Pada tulisan ini diangkat tentang Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima dengan spesikasi lokus di kecamatan Raba, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat yang masing-masing mengambil sampel tiga kelurahan per kecamatan. Perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah pelembagaan perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat pada lembaga perkawinan Negara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah pendidikan pasutri yang rendah sehingga tidak berpikir akibat hokum perkawinan yang dilakukan dengan tidak tercatat. Yang kedua adalah poligami dimana suami menikah tanpa izin istri terdahulu, ketiga adalah Married by Accident (MBA) yakni adanya insiden hamil di luar nikah sehingga dianggap sebagai aib lalu dikawinkan oleh masyarakat. Keempat adalah perkawinan kedua dan seterusnya setelah menduda atau menjanda. Ketika pasangan suami isri sudah tidak memikirkan tentang keabsahan secara administrasi Negara atau konsekuensi hokum lain seperti waris mewarisi atau lainnya, sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan tersebut merupakan bentuk kebersamaan yang tidak mempertentangkan tentang harta perkawinan atau harta warisan.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Wahyan]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Syamsuddin]]>
<![CDATA[ NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga pemasyarakatan, selain sebagai wadah untuk penegakan hukum, juga sebagai lembaga pendidikan kehidupan untuk penyadaran masyarakat dengan harapan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Selain itu, secara hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan berkaitan erat dengan efektifitas hukum yang diperankan oleh aparat penegak hukum (struktur hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Friedman. Kondisi ini sudah sangat umum, tidak terkecuali di Bima. Secara umum bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sama dalam membina mayarakat yang terjerat kasus hukum sehingga harus menempati lapas. Disamping itu, peran yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan juga menuai hambatan sehingga tujuan yang ingin dicapai terkendala. Oleh sebab itu, perlu upaya komprehensif yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan, terutama penyadaran bagi mereka yang berada dalam lapas untuk kembali menjadi manusia yang baik.]]>
<![CDATA[Hukum dan Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Zuhrah]]>
<![CDATA[ NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini menganalisis terkait hubungan hukum dan teknologi informasi. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengupas bagaimana sistem hukum di Indonesia; hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi informasi; kedudukan dan peran hukum dan pertumbuhan teknologi informasi; perbuatan melawan hukum dalam lingkup teknologi informasi; dan problematika yuridis pengaturan hukum Informasi dan teknologi di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia terbilang cukup lambat menimbulkan banyaknya problematika yuridis terkait regulasi yang mengatur teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi yang begitu cepat tak dapat dihindari sehingga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam mengatasi kekosongan hukum (vacuum recht). Hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah hal yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi using manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang aspek Hukum Teknologi Informasi dan komunikasi, yang saat ini sentralistis berpusat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus materi muatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada umunya berkelindan pada aspek hukum publik, misalnya diakomodasinya bidang hukum pidana yang merupakan transformasi pengaturan tindak pidana tradisonal yang memanfaatkan Teknologi informasi dan Komunikasi. Teknologi informasi juga sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat saat ini yang tidak bisa terelakan, oleh karena itu diperlukan penguatan dan regulasi serta pelaksanaan yang baik dan tepat dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini.]]>
<![CDATA[Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama: (Studi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima) ]]>
<![CDATA[Darmansyah]]>;
<![CDATA[Ilyas]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>
<![CDATA[ NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 3 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/nlr.v1i3.44
<![CDATA[Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan desa adat yang mengedepankan hukum positif nasional, namun dalam pemasalahan pembagian waris beda agama yang belum diatur secara jelas sehinga masyarakat desa mbawa membagi berdasarkan musyawarah yang menjadi kebiasaan adat desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologis dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan waris di desa Mbawa memiliki tata cara pembagian waris dengan ketentuan warisan berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan agama hal tersebut memiliki kesamaan dengan sumber yang merujuk pada hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan merujuk pada Pasal 171 huruf c KHI bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Permasalahan juga muncul ialah ahli waris yang memilik agama berbeda menuntut waris yang menurut hukum adat Desa Mbawa tidak memiliki hak, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila ahli waris yang memiliki kesamaan agama memilik rasa iba dapat memberikan sebagian kecil warisannya terhadap ahli waris yang tidak memiliki hak dalam hal ini yang berbeda agama dengan pewaris.]]>
<![CDATA[Tingkatkan Literasi Digital: Pelatihan Penggunaan Internet Ibu-Ibu Aisyiyah Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Hadijah]]>
<![CDATA[ SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/sjpm.v3i1.62
<![CDATA[Pengabdian ini menjelaskan pelaksanaan program pelatihan penggunaan internet bagi ibu-ibu Aisyiyah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan holistik dan terstruktur, program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital peserta. Metode pelatihan mencakup penilaian awal, perancangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, pendekatan interaktif dalam penyampaian materi, penggunaan teknologi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan internet secara efektif dan aman. Program ini juga berhasil mengurangi kesenjangan digital di masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik kepada ibu-ibu Aisyiyah terhadap informasi, peluang ekonomi, dan layanan publik online. Namun, tantangan dalam meningkatkan literasi digital masih ada, membutuhkan upaya kolaboratif yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan akses teknologi yang merata bagi semua lapisan masyarakat]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum ]]>
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Juhriati]]>;
<![CDATA[Munir]]>;
<![CDATA[Kasmar]]>
<![CDATA[ SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/sjpm.v3i1.65
<![CDATA[Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum dan hak-hak di kalangan perempuan dengan menyelenggarakan workshop interaktif dan sesi pelatihan yang difokuskan pada topik hukum utama yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui pendekatan partisipatif, peserta akan terlibat dalam diskusi, studi kasus, dan latihan praktis untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menjelajahi sistem hukum. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran hukum, kemampuan yang ditingkatkan untuk mengakses sumber daya dan layanan hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengatasi tantangan hukum secara efektif. Inisiatif ini pada akhirnya bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum. Dengan menguatkan pemahaman hukum di kalangan perempuan, diharapkan mereka dapat menghindari eksploitasi, mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, workshop interaktif dan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam perjalanan menuju pemberdayaan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara hukum]]>
<![CDATA[Literasi Hukum: Pembagian Warisan Berdasarkan Kaidah Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad, Rizkan]]>;
<![CDATA[zuhrah]]>;
<![CDATA[Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[M, Firdaus]]>;
<![CDATA[Kasmar]]>;
<![CDATA[Amelia, Rizky]]>;
<![CDATA[Sukma Mulia, Khas]]>
<![CDATA[ Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 1 (2024): Januari (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Excellence Humanities and Religiosity ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/joehr.v1i1.207
<![CDATA[Studi ini mendokumentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pembagian warisan berdasarkan kaidah hukum Islam di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu. Fokus utama dari pengabdian ini adalah masalah pembagian warisan yang memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat setempat. Pemahaman dan penerapan kaidah hukum Islam dalam pembagian warisan adalah landasan utama yang kami tekankan dalam kegiatan ini, mengingat pentingnya menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Dalam studi ini, kami akan secara rinci menjelaskan berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, termasuk pelaksanaan seminar yang bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai hukum waris Islam kepada masyarakat, pelatihan untuk memperkuat keterampilan praktis, serta diskusi kelompok untuk merumuskan solusi konkret. Kami juga akan membahas tantangan dan hambatan yang mungkin kami hadapi sepanjang perjalanan ini, serta rekomendasi yang kami usulkan untuk lebih memperbaiki pemahaman dan implementasi kaidah hukum waris Islam di Desa Simpasai. Melalui studi ini, kami ingin menegaskan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memadukan nilai-nilai dan norma-norma Islam sebagai panduan utama.]]>
<![CDATA[PENGUATAN NILAI RELIGIUSITAS MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA SELAMA BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-IKHLAS MUHAMMADIYAH RANGGO ]]>
<![CDATA[andriadin, andriadin]]>;
<![CDATA[Ma'arij, Aman]]>;
<![CDATA[Fathurrahman]]>;
<![CDATA[Erham, Erham]]>;
<![CDATA[Iksan]]>;
<![CDATA[Zuhrah, Zuhrah]]>;
<![CDATA[Syamsuddin, Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 2 (2024): July (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Excellence Humanities and Religiosity ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/joehr.v1i2.248
<![CDATA[Nilai religiusitas merupakan salah satu nilai yang terpenting bagi kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh nilai-nilai religiusitas dalam diri masing-masing individu. Ketika mahasiswa memiliki nilai religiusitas tinggi, maka mereka akan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Penguatan nilai-nilai religiusitas dapat ditanamkan pada mahasiswa. Dan jika memasuki masa mahasiswa, maka harus dilakukan penguatan pada nilai-nilai religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penguatan nilai-nilai religiusitas pada mahasiswa. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan dengan mengambil data dari sumber-sumber pustaka (jurnal, buku, dokumen, dsb). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai religiusitas pada mahasiswa saat ini sangatlah penting. Mahasiswa yang memiliki nilai-nilai religiusitas akan mampu membentengi dirinya dari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, pornografi dll serta dapat menfilter arus informasi. Selain dosen di kampus, peran orangtua sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan penguatan nilai-nilai religiusitas mahasiswa saat ini]]>
<![CDATA[Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pelatihan Pembuatan Kursi Ecobrick ]]>
<![CDATA[Retnoningsih]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Zuhriyah, Nurul]]>;
<![CDATA[Nurfitriani]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>
<![CDATA[ SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang signifikan, terutama di daerah yang minim pengelolaan limbah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus mengurangi dampak negatif sampah plastik, dilakukan pelatihan pembuatan kursi berbasis ecobrick kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 di Aula Gedung PKK Kabupaten Bima dengan pendekatan partisipatif. Pelatihan dimulai dengan penyuluhan mengenai dampak sampah plastik dan pengenalan konsep ecobrick sebagai solusi inovatif dan aplikatif. Selanjutnya, peserta dilibatkan dalam praktik langsung pembuatan kursi ecobrick, mulai dari pengisian botol plastik hingga perakitan menjadi kursi yang siap digunakan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Bima. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami dan mempraktikkan teknik pembuatan kursi ecobrick dengan baik. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik. Seluruh peserta menyatakan bahwa pelatihan ini informatif, bermanfaat, dan mudah diaplikasikan di rumah masing-masing. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah plastik di masyarakat, serta memotivasi peserta untuk menyebarkan konsep ecobrick sebagai solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah plastik.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA MENJUAL DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS/PPAT BAIQ HAYINAH S.H DI KOTA BIMA) ]]>
<![CDATA[Kusuma Wijaya, Edi]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Firmanto, Taufik]]>
<![CDATA[ NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/nlr.v2i2.94
<![CDATA[Riset ini merupakan penelitian hukum untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah pada kantor Notaris/PPAT. Notaris menghadapi kendala dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan kuasa menjual (KUJ) ketika pemilik sertifikat sudah meninggal dunia, sementara para ahli waris, terkadang berada di luar daerah atau bahkan tidak diketahui keberadaannya (gaib). Tujuan penelitian bertujuan untuk menganalisis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Kuasa Menjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah pada Kantor Notaris/PPAT, dan untuk memahami bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Kuasa Menjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Surat Kuasa Menjual adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk menjual properti (tanah dan/atau bangunan) atas nama pemiliknya. Dalam konteks Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat di kantor notaris/PPAT, kedudukan dan kekuatan hukum Surat Kuasa Menjual memunyai Kedudukan Hukum sebagai alat yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang ditunjuk (pemegang surat kuasa) untuk menjual tanah si pemberi kuasa. Sementara dari segi Kekuatan Hukumnya, Surat Kuasa Menjual memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Untuk memeroleh Kekuatan hukum pembuktian Surat Kuasa Menjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah harus didukung dengan Bukti Kepemilikan, pengesahan Notaris/PPAT yang dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dalam pembuktian. Surat Kuasa Menjual yang telah termasuk dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal terjadi sengketa atau permasalahan terkait kepemilikan atau keabsahan transaksi, adanya Surat Kuasa Menjual yang telah terdaftar dalam akta notaris/PPAT dapat menjadi alat pembuktian yang kuat di dalam persidangan.]]>
