<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat melalui integrasi perspektif siyasah dusturiyah dan hukum progresif. Secara normatif, perda ini telah selaras dengan prinsip hukum nasional, namun temuan lapangan di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum karena secara terbuka menjual minuman beralkohol, termasuk kepada remaja, tanpa penindakan tegas dari Satpol PP. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dan perundang-undangan (Statute Approach), penelitian ini mengkaji aspek kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Data observasi juga mencatat beberapa kasus kekerasan dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol, termasuk insiden pembacokan pada April 2025 yang dipicu minuman tuak. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya budaya hukum masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya aparat. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan kewajiban pemerintah melindungi akal, jiwa, dan agama, sedangkan pendekatan hukum progresif mendorong penegakan adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif dengan pendekatan fiqih siyasah dan hukum progresif, menghasilkan kerangka penguatan perda yang mencakup reformasi kelembagaan, strategi edukatif berbasis nilai lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penguatan struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat, perda hanya akan menjadi produk hukum simbolik yang tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial.]]>
Copyrights © 2025
