Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum KABILAH : Journal of Social Community Journal on Education JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF ADIL : Jurnal Hukum Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Local History & Heritage
Fauziah Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Sinergitas dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesi Dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang Fauziah Lubis; Fatimah Zahara
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 1 (2020): PUBLIKAUMA JUNI 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (966.779 KB) | DOI: 10.31289/publika.v8i1.3738

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola integritas dan kebijaan pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang atau kejahatan pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan Kerah Putih yang telah menarik perhatian dan keprihatinan luas di antara negara-negara termasuk Indonesia dan memerangi kejahatan pencucian uang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sinergitas pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang yaitu dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, akademisi,  masyarakat, tokoh-tokoh agama, professional dan PPATK, kemudian juga terdapat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 bahwa profesi diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan. Regulasi tersebut belum berlaku jika profesi mendapati adanya transaks seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, sekuritas, dan/atau produk layanan keuangan lainnya, manajemen rekening giro, rekening tabungan, dan akun sekuritas, operasi dan manajemen perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian. Namun, demikian dengan adanya kekuatan kebijakan dan regulasi tersebut belum mampu untuk membendung eskalasi praktik pencucian uang, sehingga dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kejahatan tersebut baik oleh pemerintah, masyarakat, penegak hukum, tokoh-tokoh dan lainnya.
Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran Kebencian Fauziah Lubis
PERSPEKTIF Vol 9, No 1 (2020): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i1.3104

Abstract

This study aims to review and analyze the policy of controlling fake news or hoaxes and expressions of hatred based on Law Number 11 which has been changed to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transctions as well as several other provisions. This research method is a qualitative research method by analyzing a statutory regulation. Besides that, it also examines the sources of textbooks, journal books in the library to support data and information in analyzing. The results of this study indicate that the basic policy regarding the dissemination of false news or hoaxes and hate speech that has been regulated in Law Number 19 Year 2016 article 28 paragraphs 1 and 2 has been effective because it can limit the space for the perpetrators of hoaks and hate speech. More specifically, the perpetrators can be charged with other related articles namely article 311 and 378 of the Criminal Code, Article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, as well as the perpetrators of spreading false news may also be subject to articles related to hate speech. Besides that, the more rapid and development of digital technology today, the more diverse the new crimes committed through this digital media, in this case the spread of false news (Hoax) that is rife. As many as 800,000 sites in Indonesia have been indicated as spreading false information.
Profesi sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Fauziah Lubis
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 10, No 2 (2018): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v10i2.11438

Abstract

The aims at this study were 1) to examine and analyze the roles and responsibilities for the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering, 2) reviewing and analyzing professional obligations in the crime of money laundering (Money Laundering), and 3) reviewing and analyzing criminal law policies against reporting given by the profession in preventing and eradicating money laundering. This research method is a normative or doctrinal research method which is also referred to as library research or document study. The results of the study showed that 1) the role and responsibility of the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering has not been effective, it was due to the weakness of coordination between authorized institutions, 2) criminals often use the services of professional professionals to carry out illegal transactions so that it was difficult to detect in the Banking system. for example by entering into account in the name of a lawyer, accountant, public accountant, illicit fund notary as well as the advocate profession, 3) the basic strategy of money laundering crime prevention was directed at eliminating or overcoming and improving the overall power and conditions that were criminogenic factors. the occurrence of crime is an integral approach including the asymptotic and repressive cop strategies and implementing law reform.
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan Fauziah Lubis; Nasrullah Hidayat
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SMART VILLAGE DI DESA SUKA MERIAH SIOSAR DENGAN METODE CBPAR Fauziah Lubis; Yusniah Yusniah; Raissa Amanda Putri; Franindya Purwaningtyas
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 28, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v28i3.38198

Abstract

Kemajuan  teknologi  dan  informasi  saat ini  telah  memberikan  perubahan  besar  dalam tatanan  hidup  masyarakat.  Kini  perkembangan teknologi   telah   menjadi   indikator   kemajuan suatu negara. Kuatnya arus globalisasi mendorong kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang kemudian membawa dan memaksa perubahan tata kelola bagi berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga pemerintahan. Smart village adalah konsep pembangunan desa yang memberikan edukasi atau informasi masalah desa dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan dan kemudahan akses informasi kepada warga desa. Kebanyakan pembangunan smart village yang dilakukan di Indonesia belum berdasarkan identifikasi kebutuhan dari desa itu sendiri, tetapi mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh desa lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat di Desa Suka Meriah Siosar dengan konsep Smart Village dengan menggunakan metode Community Based Participatory Action Research (CBPAR). Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini, maka kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di Desa Suka Meriah Siosar.
Legal Certainty in Peace Agreements in Default Disputes Through Negotiations harisman harisman; Mhd Yadi Harahap; fauziah lubis
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i1.10889

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of a settlement agreement on a default dispute through negotiation. The desire to resolve the default dispute through negotiations is stated in a peace agreement. In order for the peace agreement to be effective, it is necessary to look at the legal certainty aspect. For this reason, a research was conducted with a normative juridical approach and using secondary data sourced from the literature. Secondary data were analyzed qualitatively and the results were described. Based on the analysis, it was found that the peace agreement in the negotiation is categorized as one type of agreement which is subject to the provisions of the Civil Code and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Legal certainty and the legal force of a breach of contract peace agreement through negotiation are obtained from the implementation of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code relating to the principle of pacta sun servanda and Article 1858 of the Civil Code, as well as the formal requirements for a peace agreement to be in writing
THE EFFECTIVENESS OF EXECUTING TRIALSE-COURT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MATTERS OF SHARIAH ECONOMIC LAW PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY SYATIBI: Case Study of the Medan Religious Court Ermida Yani; Fauziah lubis
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 7 No. 2 (2022): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35127/kbl.v7i2.6319

Abstract

Abstract: E-Court is an application that is integrated with SIPP which is used to process lawsuits/applications, payment of court fees, summons, notifications and delivery of decisions electronically, as well as to process other administrative services. Imam Syatibi also said that sharia actually aims to realize the benefit of humans in this world and in the hereafter. In the e-court trial during the Covid-19 pandemic there were benefits that made it easier to conduct trials and there was no harm in the trial. This e-court trial is very effective which makes it easier for every plaintiff and defendant to conduct a trial. In e-court trials it is very often used in the Medan Religious Court itself, especially regarding sharia economic cases, the effectiveness of online case registration through the E-Court application that can be obtained from this application, namely, saving time and money in the case registration process, payment of down payment fees which can be done in multi-channel channels or from various payment methods and banks, Documents are properly archived and can be accessed from various locations and media, Faster Data Retrieval Process. Keywords: Imam Asy-Syatibi, sharia economic law, effectiveness, e-court trials.
Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum Azhari Putra Pratama Lubis; Anggi Purnama; Fauziah Lubis
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10692

Abstract

Prinsip hukum negara dalam masyrakat dan bernegara, pasti memerlukan peranan penting dalam pendampingan hukum yang disebut advokat. Advokat adalah profesi yang memberikan peran dalam jasa hukum seperti menawarkan hukum dan memberi bantuan hukum, konsultasi hukum, melaksanakan kuasa, membela, mewakili dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Di samping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.
Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam Khairunnisa Al Syifa; Dinda Aqsa Faquita; Fauziah Lubis
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10748

Abstract

Advokat merupakan penegak hukum serta sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di hadapan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang sudah di atur berdasarkan undang undang. Advokat merupakan profesi yang berkaitan erat antara pemerintah dan masyarakat di antaranya adapun peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “reshtshanhaving” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Advokat dalam memberikan pelayanan harus dengan keadilan terhadap klien yang di bela. Dalam Islam memberikan keadilan di muka bumi sudah seharusnya dilaksanakan tanpa harus mementingkan salah satu pihak. Islam secara tegas memberikan penegasan yang tinggi terhadap masalah hukum,begitu juga status kewenangan kuasa atau wakil. Islam mensyariatkan nya dalam wakalah sebagai perwakilan atau pelimpahan kuasa dalam konsep hal - hal yang dapat diwakilkan.
Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Profesi Advokat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Paet Hasibuan; Muhammad Nurul Azmi; Fauziah Lubis
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.825

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates explicitly that Indonesia is a state based on law. In a constitutional state (rechtsaat) the state recognizes and protects the human rights of every individual. In a contstiutional state,everyone must be treated equally before the law (equality before the law). The principle of rule of law in the life of society and the state requires the role of an advocate as an independent and free profession. So that this freedom result in the absence of laws governing advocate. However, previously Article 38 of Law number 14 of 1970 had indicated the need to regulate the advocate profession in a separate law. After the law on advocate, namely Law No. 18 of 2003 does not yet clearly stipulate the term of office for the heads of advocate organizations. Therefore, the existence of a law that regulates the term of office for the leadershp of an advocate organization is very important in order to provide comfort and peace among fellow advocate professions.
Co-Authors -, Harisman Ahmad Zakaria Hasibuan Ali Bata Ritonga Anggi Purnama Azhari Putra Pratama Lubis Dedy Supriyadi Dinda Aqsa Faquita Dini Aulia Dwi Utamika Mutiara Ermida Yani Fachrunnisa Windi Marpaung Fatimah Zahara Hasrat Dihati Hazlya Marlyn Ibnu Qudama Jamalul Qadri Khairul Hasbi Hutagaol Khairunnisa Al Syifa Khoirul Jamil Mhd Yadi Harahap Mughni Hafilla Muhammad Aidil Rahman Muhammad Fikri Ikhsan Muhammad Habibul Amin Muhammad Nurul Azmi Nasrullah Hidayat Nazli Khatami Nur Farah Hana Nurhaliza Nurhaliza Nurhayana Khofifah Adisty Sagala Nurul Fitri Ramadhani Paet Hasibuan Purwaningtyas, Franindya Raihan Baihaqi Raissa Amanda Putri Sekar Andini Shalsabila Putri Maharani Sonia Fadilah Wildan Habib Azhari Yhossy Rizky Akbar Yusniah Yusniah Zainuddin Hasibuan