Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan tingkat distribusi Dana Desa di berbagai Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada kemampuan pengelolaan, dengan menggunakan data sekunder dari Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendesa. Latar belakang dari studi ini adalah adanya ketidakmerataan yang mencolok dalam penyaluran Dana Desa, di mana beberapa Kabupaten memperoleh realisasi lebih dari 95%, sementara yang lain berada di bawah 80%. Kondisi ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), serta memicu risiko penumpukan aktivitas di akhir tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi data penyaluran, untuk membandingkan hasil antar kabupaten dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengelolaan, yang mencakup kesiapan administrasi, kecepatan dalam proses verifikasi, disiplin dalam pelaporan keuangan, serta pembinaan intensif dari DPMD, memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan jumlah desa atau besaran alokasi dana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan dan koordinasi antar pemerintah sebagai kunci untuk mencapai pemerataan dalam distribusi Dana Desa. Peran dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi strategis berbasis data untuk mempercepat dan meratakan distribusi dana, demi memperkuat pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.
Copyrights © 2025