Tantangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur dan dampaknya terhadap layanan publik masih menjadi masalah signifikan. Meskipun e-government menjadi prioritas nasional, data menunjukkan indeks SPBE di Indonesia Timur lebih rendah (2.14) dibandingkan dengan Indonesia Barat (4.02) dan Tengah (3.53). Dengan pendekatan interpretatif, faktor penghambat seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran publik teridentifikasi sebagai tantangan utama. Akses internet terbatas, biaya tinggi, dan hambatan budaya menjadi kendala di daerah terpencil. Namun, beberapa inisiatif lokal menunjukkan potensi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, meskipun dihadapkan pada masalah komunikasi dan alokasi sumber daya. Rekomendasi mencakup peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan digital yang intensif, pemanfaatan program peningkatan infrastruktur digital, serta melaksanakan evaluasi internal mandiri secara berkala.
Copyrights © 2025