<![CDATA[Pada transaksi bermuamalah penting adanya suatu akad untuk mengikat transaksi, karena transaksi bermuamalah akan menjadi sah apabila akadnya benar menurut syara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap akad Rahn pada produk arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan (applied research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan dalam artikel ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari data yang terkumpul penulis menganalisis dan mengevaluasi penerapam akad rahn di Pegadaian Syariah Babakan Surabaya dengan aturan mengenai akad rahn yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tersebut belum memenuhi syarat akad rahn sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25 tentang rahn, karena dalam prakteknya barang yang dijadikan agunan hanyalah surat atau BPKB kendaraanya saja bukan barangnya. Adapun praktik ARRUM BPKB itu lebih sesuai menggunakan akad rahn tasjily.]]>
Copyrights © 2024
