<![CDATA[This scientific article discusses the legality and impact of cryptocurrency by companies in Indonesia with a case study of Anang Hermansyah's ASIX Token. The widespread use of cryptocurrency as a digital asset encourages the need for legal certainty, especially when companies make crypto assets part of their investment portfolio. This study aims to analyze the legal aspects of cryptocurrency based on laws and regulations in Indonesia and to see the impact of regulatory changes on ASIX PLUS Token investors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The data used are secondary data, in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The research findings show that although cryptocurrency has been recognized as a commodity and can be traded on the Futures Exchange, regulations in Indonesia are still partial and do not specifically regulate the use of cryptocurrency by companies. Changes in regulations from Bappebti to OJK through the P2SK Law provide hope for more comprehensive supervision, but need to be followed by firm and transparent technical policies to protect investors. This study suggests the need for the formation of integrated regulations regarding crypto assets as company assets and increasing public legal literacy regarding the risks and legality of cryptocurrency in Indonesia. Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang legalitas serta dampak cryptocurrency oleh perusahaan di Indonesia dengan studi kasus Token ASIX milik Anang Hermansyah. Maraknya penggunaan cryptocurrency sebagai aset digital mendorong perlunya kepastian hukum, terutama ketika perusahaan menjadikan aset crypto sebagai bagian dari portofolio investasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis cryptocurrency berdasarkan peraturan perundang-undangan diIndonesia serta melihat dampak perubahan regulasi terhadap investor Token ASIX PLUS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency telah diakui sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, regulasi diIndonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara khusus penggunaan cryptocurrency oleh perusahaan. Perubahan regulasi dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang P2SK memberikan harapan akan pengawasan yang lebih menyeluruh, namun perlu diikuti dengan kebijakan teknis yang tegas dan transparan untuk melindungi investor. Penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan regulasi terpadu mengenai aset crypto sebagai aset perusahaan serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap risiko dan legalitas cryptocurrency di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
